Lentara KN Ajang Kenalkan "Tusi" KPKNL

Pekanbaru (Antarariau.com) - Program Layanan Terpadu Kekayaan Negara (Lantera KN) melaksanakan sosialisasi menyangkut tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi yang dihadiri seluruh camat dan lurah se-Bukittinggi di ruang auditorium Kantor Wali Kota Bukittinggi.

Dalam sambutan sekaligus perkenalannya, Kepala KPKNL Bukittinggi Syukriah HG menjelaskan tentang posisi KPKNL Bukittinggi dalam struktur organisasi
Kementerian Keuangan. “Tak kenal maka tak sayang,” kata Syukriah.“Kegiatan ini bisa terselenggara berkat sinergi yang baik antara KPKNL
Bukittinggi dengan Pemkot Bukittinggi,” ujar Syukriah. “Kami sangat mensyukuri bisa berbagi cerita dengan Bapak Walikota beserta jajarannya,” imbuhnya.

Lantera KN merupakan inisiatif strategis Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumbar, dan Kepulauan Riau (Kanwil DJKN RSK). Melalui Lantera KN Pemkot Bukittinggi bisa bersinergi dengan KPKNL Bukittinggi untuk meningkatkan kualitas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

“Lantera KN yang diadakan di Pemkot Bukittinggi ini merupakan program Lantera KN yang pertama diadakan di Sumbar,” ujar Syukriah.
 
Dalam sambutannya, Walikota Bukttinggi Ramlan Nurmatias mengapresiasi kegiatan ini. “Acara ini penting, makanya saya langsung hadir, kenapa demikian?
karena menyangkut dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” kata Ramlan.

“Selama ini yang kita tahu Kantor Pelelangan, nah sekarang beliau langsung hadir bersama kita,” ujar Ramlan mengacu kepada kehadiran Kepala KPKNL Bukittinggi dan jajarannya. “Kantor KPKNL ini urusannya bukan hanya urusan lelang saja, itu ada hal-hal yang lain seperti pelayanan piutang negara, masalah daripada aset, dan pelelangan,” jelasnya.

“Tentu kita di sini banyak terlibat dalam hal ini,” sambung Ramlan. Dia mencontohkan adanya Barang Milik Daerah (BMD) yang harus dihapuskan yang nantinya akan berurusan dengan KPJNL dalam hal penilaian aset.

Masih menurut Ramlan, jajarannya harus bisa memilah aset-aset mana yang sudah harus dihapuskan. “Dan penilaiannya melibatkan KPKNL,” sambungnya.

Ia mencontohkan, belum lama ini Pemkot Bukittinggi telah meminta permohonan penilaian perluasan rumah dinas walikota yang merupakan aset Pemkot. Menurutnya, jajaran Pemkot harus tahu dan memahami aturan-aturan terkait aset dan harus tercatat dengan benar sesuai aturan.

“Kalau aset kita tidak tercatat tentu akan menjadi temuan. Laporan (aset) ini harus benar dan betul yang menyangkut LKPD kita. Saya harus tahu semua. Makanya saya hadir di sini,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, Kepala Seksi Pelayanan Lelang Irfan Nugraha menyampaikan materi sosialisasi tusi KPKNL Bukittinggi. “Kita merupakan satu-satunya organisasi di Kementerian Keuangan yang satu kantor melayani empat tusi yang berbeda,” kata Irfan. Kemudian ia menjelaskan satu persatu dari empat tusi yang berbeda tersebut.

Dalam kegiatan ini diperkenalkan program unggulan DJKN yakni e-auction atau lelang online. Peserta diajak langsung melihat portal e-auction.