Sinarmas

Penjabat Walikota Pekanbaru Pertanyakan Keterlambatan Lapkeu 2016 Tiga OPD

Pekanbaru (Antarariau.com) - Tiga organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau hingga kini belum menyelesaikan laporan keuangan tahun 2016.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, Alez Kurniawan di Pekanbaru, Senin mengatakan ketiga OPD yang belum merampungkan tugasnya tersebut adalah Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya.

"Mereka berjanji pekan ini segera diselesaikan. Sesuai peraturan, tiga bulan pasca anggaran berakhir, Pemerintah harus segera melaporan ke BPK," katanya.

Ia menilai terlambatnya penyusunan laporan tersebut disebabkan beberapa hal. Diantaranya adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) serta pergantian wewenang.

"Seperti Dinas Pendidikan, itu aset dan pencatatan yang lama sekarang pindah ke Provinsi seperti SMA dan SMK," tuturnya.

Kemudian, Bina Marga dan Cipta Karya juga disebut membutuhkan SDM yang mumpuni. Saat ini, ia beralasan bahwa SDM yang ada untuk menyusun laporan cukup terbatas.

Untuk itu, ia meminta kepada OPD yang tidak kunjung menyelesaikan laporan agar dapat menempatkan orang yang kompteten dan bekerja menyelesaikan laporan secepatnya. Selain itu, ia juga meminta kepada pimpinan OPD turut andil menyelesaikan laporan secepatnya.    

Pemerintah Kota Pekanbaru menjamin keterbukaan data dan informasi dalam rangka pemeriksaan keuangan OPD yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Riau.

Penjabat Walikota Pekanbaru, Edwar Sanger sebelumnya juga sempat mempertanyakan disinggung sejumlah OPD yang belum menyelesaikan laporan keuangan tahun 2016.

"Kenapa kok belum, harusnya ini kan selesai di 2016. Kalau misalnya ada yang perlu dikonsultasikan, benahi segera," ujarnya.

Namun dia mengatakan adanya transisi dan peralihan jabatan bisa menjadi salah satu penyebab lambatnya penyusunan laporan keuangan itu.

Lebih jauh, Edwar kembali menekankan kepada jajarannya agar memberikan data dan informasi secara jelas dan serinci mungkin untuk kemudian di audit oleh BPK.

Menurut dia, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK membantu jajarannya bekerja dengan lebih baik dan terbuka. Sehingga layanan ke masyarakat lebih optimal, jelasnya.