Pekanbaru (Antarariau.com) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Asman Abnur mendorong Pemerintah Provinsi Riau untuk menbentuk mall pelayanan publik, sebagai terobosan dan inovasi dalam mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat.
"Suatu daerah harus memiliki satu mall pelayanan publik. Kita dorong Provinsi untuk ini, termasuk Riau mudah-mudahan bisa jadi motor (penggerak)nya. Jadi nanti kalau saya datang kesini dalam satu mall sudah lengkap disana segala pengurusan dan perizinan," kata Asman Abnur dalam sambutannya pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau di Hotel Arya Duta Pekanbaru, Selasa.
Terobosan dan inovasi Kemenpan-RB dengan membentuk mall pelayanan publik dimaksudkan agar segala urusan yang terkait perizinan atau pelayanan dapat berada dalam satu tempat. Dengan demikian masyarakat mudah dalam mengurus keperluan pelayanan.
Pada 2017, mall pelayanan publik mulai beroperasional di tiga Kota yakni Batam, DKI Jakarta, dan Surabaya, dimana dalam mall tersebut akan diisi oleh semua jenis pelayanan, mulai dari kependudukan, pembuatan e-KTP, pertanahan, imigrasi dan lainnya.
"Saya koordinasikan ini dengan Kementerian (lainnya). Mereka setuju. Jika terwujud, maka akan memberi kemudahan pada pelayanan publik selain itu kinerja dapat terukur, monitoring serta evaluasi," kata Menteri yang baru menjabat selama tujuh bulan ini.
Asman menilai, persepsi yang melekat pada masyarakat mengenai buruknya pelayanan publik dalam birokrasi harus segera diubah, Ia meminta peran andil Aparatur Sipil Negara dalam mengelola sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, tidak berbelit-belit serta transparansi.
"Selama ini yang menjadi keluhan masyarakat terhadap birokrat kurang akuntable masih banyak pemborosan serta pelayanan publik yang tidak bagus," ujar Asman yang pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI tersebut.
"Bagaimana caranya? Yah dengan mengubah image yang melekat pada ASN tidak bisa dengan opini tetapi dengan kerja keras," kata Asman Abnur.
Dia juga turut menyoroti kinerja ASN yang masih tertinggal dengan swasta dalam menerapkan pelayanan publik. Sehingga dalam kesempatan itu, Asman meminta Kepala Daerah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap bawahannya.
"ASN tidak boleh kalah dari Swasta, ASN dituntut kerja lebih pinter dari swasta. Jangan sampai swasta yang mengatur pemerintah, kan ini sudah kebalik-balik," tegas Asman.
Namun, Asman mengaku optimis jika pola dapat diubah jika memiliki komitmen menuju kemajuan dengan sasaran revolusi mental mengedepankan pelayanan publik transparansi, dan diakses mudah oleh masyarakat.
"Jika kita fokus, Insyaallah bisa," ujar Asman.
Musrembang turut dihadiri oleh Direktur Jendral Otonomi Daerah Menteri Dalam Negeri, Deputi Evaluasi Kerja Pembangunan Bapenas RI, Sekertaris Jendral Kementerian Kelautan RI, Direktur Dana Perimbangan Kemenkeu, Kepala Pusat Pembangunan Kawasan Perkotaan Kementerian PUPR, Gubernur Riau, Ketua DPRD Riau, satuan kerja terkait serta tokoh masyarakat.
Permudah Akses Masyarakat, Riau Diminta Untuk Bangun Mall Pelayanan Publik
