Pekanbaru (Antarariau.com) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyatakan akan menyederhanakan tugas instansi bidang kelautan di bawah satu komando bersama sesuai dengan bidangnya.
"Kita sedang sederhanakan organisasinya agar pengamanan laut dibawahi satu komando. Tidak terpisah seperti sekarang," kata Menpan RB, Asman Abnur saat meninjau pelayanan publik di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Selasa.
Saat ini, lanjutnya, organisasi yang menangani masalah kelautan dinilai banyak dan tidak terfokus bidangnya. Seperti ada Badan Keamanan Laut, TNI Angkatan Laut, Kementrian Perikanan dan Kelautan, Polisi Air, Bea Cukai, dan masih ada yang lainnya.
Semuanya itu bertugas untuk semua tindak mencurigakan di laut sehingga sering tumpang tindih. Oleh karena itu dengan penyederhanaan dalam satu komando maka efisiensi bisa dilakukan.
"Misalnya mana yang penyelundupan diberikan ke bea cukai dan yang kejahatan oleh Polair, kalau penangkapan ikan liar itu KKP," ulasnya.
Hal itu dikatakannya menjawab pertanyaan tentang rawannya kondisi Provinsi Riau yang memiliki laut berbatasan lintas negara. Akibatnya sering terjadi berbagai penyelundupan tak hanya barang biasa bahkan juga narkotik dan obat-obatan terlarang.
Kepada kepolisian dia meminta agar terus ditingkatkan kemampuan dalam berinovasi demi terciptanya pelayanan publik yang baik. Menurutnya reformasi birokrasi bukan sekedar judul tapi sekarang harus direalisasikan.
Seperti perubahan atau inovasi yang dilakukan Pokresta Pekanbaru. Dia mengapresiasi adanya pelayanan pengurusan Surat Izin Mengemudi dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian secara "online" meskipun tak berasal dari kota setempat.
"Ini sebuah terobosan walaupun dari luar Wilayah Riau tapi bisa mengurus SKCK di sini. SIM juga bisa keluarkan di sini dan bisa terhubung dengan daerah asalnya, ada jejak rekamnya," tambah dia.
Menpan-RB Rencakanan Bentuk Satu Komando Bersama Instansi Bidang Kelautan
