Riau Belum Serius Benahi Ketahanan Pangan

id riau belum, serius benahi, ketahanan pangan

Riau Belum Serius Benahi Ketahanan Pangan

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Guru Besar dan Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor, Prof Hermanto Siregar, menilai pemerintah daerah di Provinsi Riau belum terlalu serius membenahi ketahanan pangan karena produktivitas dan luas panen komoditi pangan yang rendah, serta tingginya defisit pangan.

"Bahkan, dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau menyebutkan daerah Riau mengalami defisit pangan yang semakin meningkat, yaitu dari 1,32 juta ton pada 2015 menjadi 1,43 juta ton pada 2017," kata Prof Hermanto Siregar pada acara "Forum dan Ekonomi Outlook Regional Provinsi Riau" di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau, Pekanbaru, Kamis.

Ia mengatakan, produksi padi di Riau berdasarkan penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017, mencapai 393.917 ton gabah kering giling (GKG) dari luas panen 197.546 hektare (ha). Jumlah itu menurun jauh dibandingkan 2015, yakni saat produksi padi mencapai 434.144 ton GKG dari luas panen 118.518 ha.

Ketersedian pangan Riau dalam bentuk energi mencapai 3.326 kalori, namun yang dikonsumsi hanya 2.125 kalori, sehingga menyebabkan pravelensi gizi kurang mencapai 13,3 persen da pravelensi gizi buruk sembilan persen.

Menurut dia, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersedian pangan saja, tetapi juga bergantung pada akses dan utilitas pangan. Salah satu cara untuk memperbaiki kondisi di Riau adalah adanya kebijakan nyata yang dijalankan dengan konsisten oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. "Strategi pokok yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kebijakan terutama elit sosial-politik agar mengarusutamakan ketahanan pangan. Caranya dengan mendorong investasi pemerintah pusat ditambah pemerintah daerah, swasta dan masyarakat untuk mencapai dan mempertahankan ketahanan pangan," katanya.

Investasi yang harus dilakukan, lanjutnya, adalah pada agro-industri yang mendukung ketahanan pangan, peningkatan infrastruktur pertanian, pengendalian dan pengelolaan kelembagaan pertanahan, pendampingan petani yang mumpuni, pendidikan dan keterampilan bagi petani, transfer pendapatan atau jaring pengaman untuk rakyat miskin, dan pengembangan komoditas pangan berorientasi ekspor.

Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada Kementerian Pertanian, HandewiPurwati Saliem, mengatakan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan dan komoditas pertanian yang andalan Riau secara umum perlu dikembangkan industrialisasi pedesaan melalui modernisasi pertanian. Hal ini tentu memerlukan dukungan investasi dan pemanfaatan inovasi teknologi yang seharusnya dimotori oleh gubernur, bupati/wali kota dengan menyesuaikan karakteristik daerah masing-masing.

"Pemerintah perlu menarik tenaga muda ke sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas, menekan kehilangan hasil, dan mewujudkan diversifikasi pangan," katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Riau Siti Astiyah mengatakan komoditi pangan menjadi komponen bergejolak (volatile food) yang kerap memicu inflasi di Riau. Sebabnya, bahan pangan Riau sangat bergantung pada pasokan dari provinsi lainyang harnya kerap bergejolak "lar" ketika terjadi gangguan distribusi maupun gagal panen di daerah penghasil.

"Contohnya seperti beras dan cabai, yang kerap menjadi komoditas utama penyumbang inflasi," katanya.