Riau Dinilai Sebagai Daerah Percontohan Program SDGS

Pekanbaru (Antarariau.com) - Deputy Country Director UNDP di Indonesia, Francine Pickup, menilai provinsi Riau, dapat menjadi contoh nasional dalam platform bersama keterlibatan pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program Sustainable Development Goals (SDGs) untuk pengentasan kemiskinan melalui program pendampingan.

"Riau cukup bagus mengapresiasi program SDGs ini dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari, media, perguruan tinggi, asosiasi usaha bisnis, perusahaan sawit, sebagai impelementasi keterlibatan publik dalam pelaksanaan SDGs di Riau," kata Francine di Pekanbaru, Jumat.

Penilaian tersebut disampaikannya terkait kunjungan kerjanya dengan tema "Keterlibatan public dalam pelaksanaan SDGs di Riau", dirangkaikan dengan pertemuan dengan instansi terkait yang terlibat dengan pelaksanaan program SDGs.

Menurut dia, Riau bagus dalam menyusun tahap-tahap konsep SDGs, dengan mensinergikan keberadaan multipihak tersebut untuk mendukung program pengentasan kemiskinan melalui program pendampingan UNDP.

Akan tetapi masih banyak yang tidak tahu tentang apa itu SDGs sehingga perlu lebih ditingkatkan pemahaman bagi publik. Selain itu dalam keterbatasan anggaran pemerintah dalam mendongkrak pembangunan tentunya diperlukan mencari sumber-sumber pendapatan lainnya.

"Penjaringan berbagai pengalaman dari multi pihak sudah berproses namun demikian ke depan perlu peningkatan keterlibatan mereka dalam menyukseskan pembangunan di daerah ini," katanya.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bapepda Riau, Feradise mengatakan, konsep-konsep SDGs dicoba untuk diselaraskan dengan penyusunan RPJMD Riau tahun 2017 dangan 241 indikator (selaras dengan indikator SDGs).

Ia menyebutkan, Riau sudah mencapai cakupan konsep-konsep SDGs "yang sama" yakni sebanyak 31 indikator ( 21,86 persen) dan "mirip" dengan konsep SDGs sebanyak 62 indikator (25,72 persen) serta perlu "pengembangan" lebih lanjut sebanyak 148 indikator (61,41 persen).

"Kita berharap selain untuk 2017 pendampingan hendaknya bisa dilanjutkan oleh UNDP pada tahun-tahun mendatang," katanya.

Sementara itu, indikator yang disarankan UNDP sudah disusun sejak 2016, dan pada April 2017 akan disusun lagi Rencana Aksi Daerah (RAD) berdasarkan empat bidang pengembangan utama yakni bidang sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum," katanya.

Sebagai acuan utama RPJMD Riau 2017, katanya lagi, sasaran akhirnya adalah mewujudkan sejumlah kabupaten di Riau (pilot project, red) menjadi daerah mandiri yang diukur dari dimensi kesehatan (pencapaian panjang usia hidup manusia Riau), dimensi pendidikan (lama masa pendidikan dicapai), dan secara ekonomi ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat.