Pekanbaru, (Antarariau.com) - Ekonom Universitas Andalas, Prof DR, Elfindri mengisyaratkan pemerintah harus segera membenahi percepatan waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan sebagai upaya untuk mempercepat program pengentasan kemiskinan di daerah kepulauan.
"Persoalan selama ini di daerah kepulauan sulit maju akibat mahalnya barang-barang kebutuhan pokok diperoleh karena dwelling time di pelabuhan terlalu lama hingga berdampak barang menjadi mahal," kata Prof Elfindri dihubungi dari Pekanbaru, Senin.
Pendapat demikian disampaiknya terkait Pemerintah segera merilis Paket Kebijakan Ekonomi XV yang mengatur mengenai logistik, khususnya dalam soal percepatan waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan.
Menurut dia, memang hingga saat ini perekonomian Indonesia masih terkendala oleh masalah logistik yang harus terus diperbaiki.
Elfindri mengatakan, kebijakan ini menjadi keharusan akan tetapi masalahnya ada pada ketersediaan fasilitas, SDM dan pemerintahan yang baik.
"Faktanya, setiap pembangunan pelabuhan belum transparan dan ada korupsi pada pembangunan sarana dan prasarana bongkar muat itu. Ini justru akan meningkatkan biaya dan waktu. Karenanya setiap pembangunan pelabuhan harus dilakukan secara transparan," katanya.
Ia memandang setiap pembangunan pelabuhan di Indonesia belum diikuti dengan penelitian mendalam, padahal survei akan menguntungkan untuk mendapatkan data riil tentang berapa investasi yang dibutuhkan, peralatan dan waktu pembangunanya bisa dilakukan secara transparan.
Dampaknya dwelling time Indonesia 3 kali lebih lama dibandingkan dengan negara maju. Mirisnya angka inflasi mencapai 2,6 persen cukup tinggi di daerah kepulauan akibat pasokan barang kebutuhan pokok dan lainnya dari pelabuhan di daratan ke pulau Mentawai misalnya, tinggi.
Permasalahan yang sama juga terjadi pada daerah-daerah kepulauan lainnya di Indonesia, dan daerah ini sulit untuk maju. Belum lagi adanya faktor biaya premanisme dan oknum polisi yang sama besarnya, saat aktivitas bongkar dan muat barang.
"Untuk mempercepat dwelling time pelabuhan tersebut diperlukan kajian menyeluruh dan transparan. Untuk hal ini diperlukan riset sebab melalui riset akan banyak manfaatnya sehingga tidak ada data kebutuhan yang direkayasa juga dimark up, artinya pembangunan dwelling time akan tepat sasaran," katanya.
Berita Lainnya
BC Kembangkan Sistem Elektronik Pangkas Dwelling Time
23 October 2016 12:51 WIB
Polisi Limpahkan Tersangka "Dwelling Time" Ke Kejaksaan
01 October 2015 2:09 WIB
Pemerintah Kota Pekanbaru entaskan 3.500 jiwa kemiskinan ekstrem
25 September 2023 14:02 WIB
Riau berupaya entaskan kemiskinan ekstrem melalui zakat
28 March 2023 17:49 WIB
Upaya menghimpun potensi zakat Rp1,8 triliun untuk entaskan kemiskinan di Riau
15 February 2023 18:14 WIB
Syamsuar dorong masyarakat berzakat entaskan kemiskinan
15 January 2023 22:16 WIB
Siak gandeng Baznas entaskan kemiskinan ekstrem
10 December 2022 18:05 WIB
Bupati Meranti harap pusat tambah DAU dan DBH untuk entaskan kemiskinan ekstrim
04 November 2022 15:39 WIB