Pekanbaru (Antarariau.com) - Bank Indonesia Provinsi Riau mengharapkan pemerintah kabupaten/kota setempat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 untuk mendorong roda perekonomian.
"Saat ini sudah memasuki triwulan I pada 2017, bagaimana pembangunan bisa jalan dengan baik kalau anggaran sendiri belum turun," kata Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Riau Irwan Mulawarman di Pekanbaru, Kamis.
Irwan Mulawarman menjelaskan jika realisasi APBD Riau triwulan I belum digunakan berarti akan terjadi pergeseran pada target dan pelaksanaan pembangunan di wilayah setempat.
Dimana apa yang sudah dirancang dan ditetapkan untuk digerakkan serta dikerjakan pada tiga bulan pertama akan mundur atau bergeser.
"Bicara dampak ekonomi yang terjadi akibat APBD Riau belum terealisasi sambung Irwan sektor-sektor yang sudah disusun serta apa yang harus dibangun triwulan I bergeser," ucapnya.
Menurutnya lagi dengan demikian bisa berakibat roda pembangunan Riau kurang bergairah, serta sektor pertumbuhan ekonomi juga akan melambat. Begitu juga akan bisa terjadi dampak ekstrim Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi rendah.
"Dampaknya meluas suplay barang lambat, jumlah pasokan terbatas atau langka, akibatnya harga mahal. Nah ini potensi memicu inflasi," tegasnya.
Ia menilai inilah kelemahan dari ekonomi sebuah wilayah ditopang konsumsi.
"Artinya yang bergerak konsumsi buka roda ekonomi," tegasnya.
Sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi ditopang produksi maka akan mendorong roda perekonomian naik.
"Kuncinya segeralah anggaran digunakan guna mendorong sektor produksi bergerak," harapnya.
Ia menambahkan hal ini juga sudah diwanti-wanti oleh Presiden Joko Widodo peruntukan yang jelas diawal tahun segera dicairkan.
Perlu diketahui sebelumnya APBD Riau 2017 sendiri telah disahkan DPRD setempat pada awal Desember 2016 lalu dengan nilai Rp10,459 triliun.
"APBD Riau dalam tiga tahun ini terus mengalami penurunan akibat berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas," katanya.
Pada tahun 2016 mencapai Rp11,2 triliun, tapi dirasionalisasi karena pengurangan DBH migas senilai Rp276 miliar sehingga menjadi sekitar Rp10,7 triliun.
Sebelumnya pada APBD 2015 besarannya Rp11,4 triliun setelah perubahan.
Berita Lainnya
Kontrol gula darah penting dilakukan usai Lebaran agar terhindar dari diabetes
20 April 2024 17:04 WIB
Barbados secara resmi akui Palestina sebagai negara
20 April 2024 16:47 WIB
Menparekraf Sandiaga Uno tawarkan melukat ke 35 ribu peserta WWF-10 di Bali
20 April 2024 16:38 WIB
Ini strategi awal PalmCo pasca efektif KSO dan kelola perkebunan sawit terluas di dunia
20 April 2024 16:29 WIB
Ini lagu-lagu TVXQ! yang paling ditunggu penggemar malam nanti
20 April 2024 16:24 WIB
Kemensos RI umumkan buka 40.839 formasi ASN tahun ini
20 April 2024 16:16 WIB
Relokasi guru PPPK Pemprov Riau tak dipungut biaya
20 April 2024 16:07 WIB
Xiaomi telah luncurkan pembaruan HyperOS ke seri Redmi Note 13 di India
20 April 2024 16:07 WIB