Paripurna tanggapan fraksi di DPRD Riau terhadap LKPJ Gubri 2016

id paripurna tanggapan, fraksi di, dprd riau, terhadap lkpj, gubri 2016

Paripurna tanggapan fraksi di DPRD Riau terhadap LKPJ Gubri 2016

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Riau 2016 di Gedung Paripurna DPRD Riau, Senin, mendapat masukan dari seluruh fraksi kepada Pemprov Riau berkaitan dengan program-program yang memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.

Tanggapan dari Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Masgaul Yunus, menekankan pada pelaksanaan pembangunan di Provinsi Riau 2016 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan memuat visi Riau demi terwujudnya Riau maju, masyarakat sejahtera, berbudaya melayu, berdaya saing tinggi untuk menurunkan kemiskinan, meningkatnya lapangan kerja serta pemantapan Aparatur Pemerintah.

DPRD Propinsi Riau

"Terkait peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas untuk mencermati LKPJ mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kepala daerah," ujar Masgaul.

Diantara yang menjadi sorotan Fraksi Golkar mengenai peningkatan pelayanan publik pada sektor Kesehatan, target realisasi program berjalan, peningkatan mutu sumberdaya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

"Peningkatan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara, masih banyak ditemukan ASN yang tidak berada di kantor pada jam kerja, razia Satuan Polisi Pamong Praja di warung kopi perlu dievaluasi kinerja ASN Lingkup Pemprov Riau," sebutnya pula.

DPRD Propinsi Riau

Pihaknya turut mengapresiasi program pengembangan pariwisata serta kerja nyata Pemprov Riau dengan pihak terkait dalam menekan bencana asap pada tahun lalu.

Tanggapan dari Fraksi PDIP yang disampaikan Sugeng Pranoto menekankan LKPJ pada evaluasi apa yang sudah dilakukan dan proyeksi sebagai arahan kedepan.

"Poin penting mengenai goncangan ekonomi dianggap sebagai dalih mencari kesalahan eksternal namun lalai pada kesalahan internal," ujar Sugeng.

Hal tersebut dilihat dari realisasi APBD 2016 yang hanya 84,19 persen, belum lagi kebiasan Sisa lebih penggunaan anggaran mencapai Rp2 triliun pada 2016 dan dana menggendap di Bank yang dianggap Fraksi PDIP bukan sebagai prestasi.

DPRD Propinsi Riau

Kemudian, Pihaknya menegaskan evaluasi kinerja dari MenpanRB yang menenpatkan Pemprov Riau di posisi 25 seluruh Indonesia dengan kategori cc. Kemudian, terkait optimalisasi dana Bantuan Sosial juga menjadi bahasan pada penyampaian fraksi.

Sementara dari Fraksi Demokrat Nasril menyampaikan pandangan mengenai penerapan the principle of good financial government dalam pengelolaan keuanngan daerah.

"Penurunan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan yang sejalan program Satker Provinsi Riau kami pamdang sebagai kinerja Postif, namun mohon tangkapannya realitas angka tersebut sejauh mana berperan pada kesejahteraan masyarakat?," ujar Nasril.

Ia mengatakan pengentasan kemiskinan jika dibandingkan pada 2015, pada 2016 telah terjadi persentase penurunan.

"Untuk itu, fraksi Demokrat pada LKPJ Gubernur Riau memberi pandangan optimisme," ujarnya menutup singkat.

DPRD Propinsi Riau

Sementara Fraksi lainnya, menitikberatkan pada angka pengentasan kemiskinan, keterbukaan lapangan kerja, program-program kesejahteraan, realisasi anggaran, kinerna ASN, peningkatan pelayan publik.

Paripurna dihadiri oleh 33 anggota Dewan dari 65 total keseluruhan. Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo, sedangkan dari pihak Pemprov Riau diwakili oleh Sekretaris Daerah Riau Ahmad Hijazi. (Advertorial)