Pekanbaru (Antarariau.com) - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sering pelesiran jalan-jalan ke luar negeri, mempunyai kinerja yang tidak baik atau buruk.
Gubernur mengatakan itu di Pekanbaru, menanggapi informasi yang menyebut banyaknya direksi di perusahaan-perusahaan BUMD di Riau yang suka pelesiran ke luar negeri.
"Jika benar suka pelesiran, maka sudah pasti kinerjanya nggak mungkin baik," kata gubernur yang akrab disapa Andi Rachman kepada pers di Pekanbaru, Rabu.
Andi mengatakan, memang dirinya mengetahui adanya beberapa direksi BUMD termasuk Bank Riau Kepri (BRK) yang ke luar negeri, namun sudah meminta izin terlebih dahulu.
Sementara untuk jajaran direksi di BUMD lainnya yang katanya bepergian pelesiran menggunakan anggaran perusahaan, demikian Andi, nanti akan ditelusuri karena belum ada informasi yang dia terima.
"Ada yang keluar itu kan sudah minta izin, ke luar negerinya resmi, mengurus anaknya, masa itu tidak boleh," kata Andi yang ditemui usai Pencanangan KB Kesehatan tingkat Provinsi Riau di Stadion Kaharuddin Nasution, Pekanbaru.
Menurut dia, kalau seorang direksi BUMD sering ke luar negeri, artinya ia tidak bekerja dengan baik sesuai tugasnya.
"Sepertinya Bank Riau Kepri, kinerjanya kan bagus, apresiasi-apresiasi kan bertambah," kata Andi.
Sebelumnya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau meminta gubernur selaku pemegang saham pengendali agar mengevaluasi atau bahkan mengganti para pejabat BUMD yang tidak efisien termasuk yang selalu pelesiran ke luar negeri.
"Pemda memiliki kewenangan untuk menegur atau bahkan mengganti pejabat BUMD yang tidak menerapkan efisiensi dalam tugas-tugasnya, termasuk sering pelesiran ke luar negeri. Karena kalau dibiarkan, ini berdampak pada pendapatan," kata Koordinator FITRA Riau, Usman kepada pers di Pekanbaru, Jumat (7/4).
Kata dia, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seharusnya memberikan kontribusi bagi daerah dengan menyumbang kas daerah saat kondisi devisit seperti saat ini.
Maka, lanjut dia, dibutuhkan pengawasan, termasuk membuat aturan yang ketat, seluruh BUMD harus melaksanakan efisiensi yang transparan sehingga mendatangkan keuntungan bagi daerah.
"Namun jika itu tidak dilakukan, termasuk jika memang ada direksi yang justru melakukan pemborosan dengan kerap pelesiran menggunakan dana perusahaan ke luar negeri, ya harus dievaluasi atau diganti," katanya.
Kata Usman, memang, jika ke luar negeri untuk pengembangan bisnis mungkin bisa dipertimbangkan, namun jika hanya sebatas pelesiran, maka ini bisa dievaluasi pejabatnya.
Berita Lainnya
Saleh Djasit sebut Gubri Syamsuar patut mendapat gelar Datuk Seri Alamsyah
22 August 2023 15:35 WIB
Gubri sebut ajang Porprov seleksi atlet ukir prestasi
13 November 2022 1:34 WIB
Diluncurkan Menko Perekonomian, Gubernur Riau sebut Buku Vaksinasi Covid 19 Tambah Wawasan Bagi Daerah
12 August 2022 9:39 WIB
Gubri sebut tol Pekanbaru - Bangkinang terbaik, seperti jalan di atas kaca
13 April 2022 7:06 WIB
Gubri sebut sawah di Meranti perlu normalisasi irigasi
09 October 2021 16:05 WIB
Gubri sebut tiga daerah di Riau zona merah, apa saja?
22 July 2021 18:43 WIB
Hakim sebut jaksa Pinangki ikut urus grasi Gubri Annas Maamun
09 February 2021 8:58 WIB
Gubri Sebut Kejuaraan Sepakbola Sebagai Persiapan Tim Riau Untuk PON
17 April 2017 21:45 WIB