Pekanbaru (Antarariau.com) - Pemprov Riau menolak rencana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ingin agar perambah di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) direlokasi dengan mendapat lahan pengganti, dan menjadi bagian dari program perhutanan sosial.
"Relokasi TNTN kami menolak dengan keras ada lima hektare lahan pengganti karena mereka (perambah) adalah pendatang ilegal. Kalau mereka mendapatkan itu, bagaimana dengan masyarakat kita. Jangan tambah luka masyarakat adat yang sudah turun-temurun," kata Kepala Dinas LHK Riau, Yulwiriati Moesa, pada diskusi "Percepatan Perhutanan Sosial untuk Rakyat Riau", yang digelar Koalisi Rakyat Riau di Pekanbaru, Rabu.
Yulwiriati mengatakan apabila perambah TNTN diakomodir dengan lahan pengganti, maka perhutanan sosial yang menjadi bagian dari program besar Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Presiden Joko Widodo, hanya bersifat memindahkan masalah ke tingkat lebih tinggi.
"Jangan sampai TORA hanya menghasilkan solusi sesaat, dan menimbulkan konflik sosial ke depan," tegasnya.
Sikap Pemprov Riau mendapat dukungan dari anggota Komisi A DPRD Riau, Suhardiman Amby, yang menilai program perhutanan sosial seharusnya ditujukan bagi masyarakat adat yang sudah turun-temurun di Riau.
"Saya tidak bermaksud membeda-bedakan suku, tapi agar tepat sasaran perhutanan sosial yang dijadikan obyeknya adalah orang Riau asli. Jadi yang perlu dilakukan adalah verifikasi manual melihat apakah desa disana merupakan desa tua," katanya.
Ia mengatakan kondisi TNTN memang sungguh memprihatinkan karena perambahan. Kawasan konservasi seluas 81 ribu Ha, yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu, hanya menyisakan sekitar 23 ribu Ha berupa hutan.
Perambahan di TNTN sudah mencapai sekitar 58 ribu Ha, terdiri dari 33 ribu Ha ditanami kelapa sawit dan sisanya ditinggalkan berupa belukar. Estimasi sementara jumlah perambah di TNTN sedikitnya mencapai 7.000 kepala keluarga.
"Lahan yang dirambah kuat dugaan dimiliki oleh korporasi, kelompok tani, yang kebanyakan warga pendatang," katanya.
Sementara itu, Kepala Balai TNTN Supartono, ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa rencana relokasi penduduk yang bermukim di TNTN merupakan salah satu opsi dalam program Revitalisasi TNTN. "Iya, relokasi itu masih berupa opsi. Belum final," kata Supartono ketika dihubungi Antara.
Ia mengatakan Tim Revitalisasi TNTN kini masih mengumpulkan data di lapangan guna mencari data pasti. Tim itu terdiri dari Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dinas LHK Riau, perwakilan perguruan tinggi, dan banyak LSM.
"Rencana relokasi ditataran lapangan masih mengumpulkan data agar jangan terjadi bias," kata Supartono sembari menambahkan data jumlah perambah 7.000 kepala keluarga merupakan data awal yang perlu diverifikasi.
Pemprov Riau Tolak Rencana Pemberian Lahan Untuk Pelaku Perambah TNTN
