Selatpanjang (Antarariau.com) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepulauan Meranti, Provinsi Riau menyebutkan bahwa 21 desa sudah bisa menggunakan alokasi dana desa (ADD) bersumber dari APBD Meranti untuk triwulan pertama.
"Baru 21 desa yang sudah bisa menikmati pencairan ADD sebesar 25 persen dari jumlah anggarannya pertahun," kata Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Meranti, Edi M Nur, di Selatpanjang, Rabu.
Hingga saat ini ada 39 desa dari total 96 desa yang sudah mengajukan permintaan dana ADD ke pemerintah daerah, namun hanya 21 desa yang dinyatakan lengkap oleh BPMD secara administrasi, lebih dari itu masih dalam proses.
"Masih terdapat 59 desa lagi yang belum mengajukan permintaan ADD," sebutnya.
Ia menuturkan setiap desa mendapatkan alokasi dana yang berbeda berkisar Rp130 hingga Rp150 juta ditentukan berdasarkan kebutuhan desa itu sendiri.
Pencairan ADD periode pertama ini juga digunakan untuk belanja desa mulai dari keperluan operasional kantor desa hingga pembayaran honor perangkat desa dan periode selanjutnya akan dialokasi untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
Sementara dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara belum bisa direalisasikan oleh pemerintah daerah ke 96 desa di Kepulauan Meranti karena masih menunggu transfer dari pusat.
Ia menyarankan kepada pemerintah desa untuk menyusun rencana kegiatan oleh pejabat pelaksana kegiatan dan pejabat pengelola keuangan agar rencana pembangunan dasar di perdesaan tepat sasaran.
"Pemerintah sudah menyerahkan anggaran desa untuk dikelola sebaik mungkin dan jangan disiakan begitu saja, harus ada bukti realisasi kegiatan yang dilakukan pemerintah desa atas rencana kegiatannya," sebutnya.
Oleh: Erick Afnando
Berita Lainnya
Pemkab Siak terima DAK Sub Bidang KB sebesar Rp4,9 miliar dari BKKBN
21 February 2024 14:03 WIB
Pemkab Bengkalis bayarkan ADD yang tertunda Rp65 miliar
06 December 2023 17:27 WIB
Alokasi dana desa wujudkan masyarakat agar tangguh terhadap bencana
04 October 2022 15:59 WIB
Kemenkeu siap percepat penyaluran Dana Alokasi Khusus fisik dorong bangun infrastruktur
28 July 2022 16:54 WIB
Kemenkeu: Indikasi alokasi dana IKN Nusantara di tahun 2023 capai Rp30 triliun
21 April 2022 16:05 WIB
PUPR sebut alokasi dana SBSN untuk infrastruktur 2021 sebesar Rp14,76 triliun
14 January 2021 13:54 WIB
Alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional capai Rp679 triliun
05 September 2020 15:58 WIB
Kecamatan Rupat Utara terima alokasi dana Rp73 miliar
13 February 2020 16:29 WIB