Pekanbaru (Antarariau.com) - Pihak DPRD Riau mengakui keterlambatan pengesahan Rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah setempat membuat sejumlah program strategis Nasional yang berada di Riau terkendala.
Ketua Panitia khusus RTRW DPRD Riau Asri Auzar di Pekanbaru, Jumat merincikan beberapa proyek pembangunan Nasional yang "tersendat" di Riau seperti pembangunan tenaga listrik, jalan tol serta infrastruktur pelabuhan.
"Poyek-proyek ini mengalami kendala tidak terlepas dari Ranperda RTRW yang sampai sekarang belum bisa disahkan, salah satu yang menjadi persoalannya yakni banyaknya Surat keputusan yang dikeluarkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)," kata Asri.
Menurutnya, persoalan penyelesaian RTRW tengah dilanda dilema dengan adanya enam SK yang dikeluarkan KemenLHK memiliki konten kebijakan yang berbeda-beda. "Yang membuat tambah bingung lagi, setiap SK yang keluar semua berlaku, " ungkapnya.
Untuk itu, Pihaknya melakukan pertemuan dengan Menteri Perekonomian yang merujuk hasil konsultasi untuk menyamakan persepsi perihal enam SK yang ada.
Pertemuan yang dijadwalkan Mei 2017 mendatang di Riau, lanjut dia, akan dihadiri Gubernur Riau, Pansus RTRW, KemenLHK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita tetap bersikukuh melibatkan KPK agar tidak tersandung hukum dikemudian hari ketika Peraturan Daerah RTRW disahkan," ujarnya.
Besar harapan Asri, agar Perda RTRW secepatnya disahkan untuk keberlanjutan pembangunan di Riau segera terealisasi serta dapat menggaet besarnya investasi yang masuk.
Berita Lainnya
Legislator minta perusahaan segera rapikan kabel fiber optik
13 March 2024 14:04 WIB
Legislator minta DKI untuk sediakan alat pemadam api ringan di setiap RT
20 February 2024 13:55 WIB
Legislator desak DKI evaluasi kembali kriteria lowongan kerja dalam rekrutmen
26 January 2024 17:02 WIB
Sekolah negeri lebihi kapasitas dan masih ada zoom meeting, legislator Riau bersurat ke menteri
15 January 2024 19:19 WIB
Menteri-legislator-kepala daerah jika maju pilpres tak wajib mundur
24 November 2023 16:38 WIB
Legislator sarankan Pemprov DKI sematkan teknologi ATM pada e-KTP
13 October 2023 12:00 WIB
Legislator usul kenaikan pajak kendaraan bermotor untuk atasi polusi udara
10 August 2023 14:19 WIB
Legislator Kaltim usulkan 10.000 sambungan PLTS baru untuk desa tertinggal
05 August 2023 12:25 WIB