Pekanbaru (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau diminta untuk membuka posko pengaduan Pendidikan di Kawasan terpencil, untuk mengakomodir kepentingan masyarakat sejak diberlakukan kebijakan peralihan kewenangan pengelolaan SMA sederajat dari kabupaten/kota kepada Pemprov setempat.
Ketua Komisi E DPRD Riau Aherson di Pekanbaru, Jumat mengatakan posko pengaduan pendidikan dapat menampung persoalan masyarakat serta memantau pembinaan di SMA sederajat yang memiliki akses cukup jauh sehingga lebih efektif bagi Pemprov Riau untuk melakukan pengawasan.
"Jumlah sekolah (SMA/SMK) cukup banyak di Provinsi Riau, semenjak peralihan kewenangan, sekolah yang memiliki akses jauh tentu luput dari pantauan. Untuk itu, kita minta Pemprov agar membangun posko pengaduan pendidikan," ujar Aherson.
Laporan dari para pelajar dan orang tua murid yang diterima pihak Legislatif terkait pungutan atau iuran yang tidak dianjurkan. Kondisi ini diharapkannya dapat segera diselesaikan Pemerintah, agar ada regulasi yang mengatur jelas.
"Contoh iuran yang kadang-kadang dipungut tidak jelas, atau penggunaan dana bantuan operasional siswa," katanya pula.
Aherson juga mengacu, kepada kebijakan yang diterapkan DKI Jakarta terkait pengelolaan SMA sederajat oleh Pemprov.
"Kalau di DKI Jakarta, khusus pembinaan Pemprov berkerjasama dengan kota/kabupaten, sedangkan pengawasannya ditangan pemprov. Kita belum tahu ini apa boleh seperti itu (diterapkan) di Riau," tuturnya.
Ia menilai, akan mubazir jika dibangun UPT Dinas Pendidikan Provinsi Riau di setiap Kabupaten/Kota. "Mana yang lebih baik, jika dibentuk UPT akan menelan anggaran yang besar, baik dari Sumberdaya manusianya ataupun biaya operasionalnya," kata Aherson.
Berita Lainnya
Legislator minta perusahaan segera rapikan kabel fiber optik
13 March 2024 14:04 WIB
Legislator minta DKI untuk sediakan alat pemadam api ringan di setiap RT
20 February 2024 13:55 WIB
Legislator desak DKI evaluasi kembali kriteria lowongan kerja dalam rekrutmen
26 January 2024 17:02 WIB
Sekolah negeri lebihi kapasitas dan masih ada zoom meeting, legislator Riau bersurat ke menteri
15 January 2024 19:19 WIB
Menteri-legislator-kepala daerah jika maju pilpres tak wajib mundur
24 November 2023 16:38 WIB
Legislator sarankan Pemprov DKI sematkan teknologi ATM pada e-KTP
13 October 2023 12:00 WIB
Legislator usul kenaikan pajak kendaraan bermotor untuk atasi polusi udara
10 August 2023 14:19 WIB
Legislator Kaltim usulkan 10.000 sambungan PLTS baru untuk desa tertinggal
05 August 2023 12:25 WIB