Lambatnya Pengurusan Perizinan, Investasi Rp400 Miliar Melayang

id lambatnya pengurusan, perizinan investasi, rp400 miliar melayang

Lambatnya Pengurusan Perizinan, Investasi Rp400 Miliar Melayang

Pekanbaru (Antarariau.com) - Pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan kehilangan investasi senilai Rp400 miliar akibat pelayanan izin investasi yang dinilai cukup lambat sehingga membuat calon investor kabur dari ibu kota Provinsi Riau tersebut.

"Akibat kita lalai, sampai ada invetor yang tidak jadi menanamkan modalnya hampir senilai Rp400 miliar," kata Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi kepada Antara di Pekanbaru, Kamis.

Ayat menyampaikan hal tersebut saat disinggung soal isu perombakan yang kini sedang berhembus kencang di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Menurut dia, perombakan penting dilakukan sebagai bentuk penyegaran serta memaksimalkan pelayanan. Termasuk pelayanan pada investor yang dianggap perlu diperbaiki sehingga hal serupa tidak terjadi kembali.

Dalam evaluasi awal, dia mengatakan Wali Kota Pekanbaru telah mengantongi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang harus dievaluasi dan dilakukan pergantian.

"Saya belum tahu apakah ada perombakan atau pencopotan. Intinya beliau tegas, langsung copot dan evaluasi," tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Muhammad Jamil membenarkan adanya calon investor yang mengurungkan niat untuk menanamkan investasinya sebesar Rp400 miliar.

"Memang ada semacam keteledoran kita, salah satu SKPD (sekarang OPD) teknis yang tidak mencarikan jalan keluar saat menghadapi kendala. Sehingga (calon) investor merasa tidak terlayani dan dihargai," jelas Jamil.

Meski begitu, dia mengatakan kaburnya investasi tersebut terjadi pada tahun lalu. Sementara itu, calon investor yang akan menanamkan modalnya itu merupakan bentuk konsorsium yang berencana menanamkan modal pada sektor jasa perhotelan.

"Belajar dari hal itu, tahun ini Pak Firdaus dan Pak Ayat meminta kita lebih cepat dalam melakukan pelayanan, termasuk menambah ASN (aparatur sipil negara) yang lebih kompeten," ujarnya.