Pekanbaru (Antarariau.com) - Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman mendukung langkah Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengevaluasi 22 Pejabat Pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi setempat.
"Pak Gub, wajib mengevaluasi kinerja pembantunya khususnya Eselon II mulai dari kemampuan manajerialnya, kemampuan mengelola amanah peraturan daerah di dalam APBD, pengawasan-pengawasan yang dilakukannya terkait target-target capaian," kata Noviwaldy Jusman, di Pekanbaru, Senin.
Pejabat yang dievaluasi tersebut sesuai dengan hasil kinerja yang telah dijalani selama dua tahun, malalui proses seleksi "asesment" 2015 lalu. Kemudian, nama-nama tersebut akan diserahkan ke Komite Aparatur Sipil Negara.
Lebihlanjut, kata dia, jika seseorang Pejabat Pratama tidak berkompeten dalam memimpin Organisasi Perangkat Daerah, Dedet (sapaan akrabnya) meminta agar segera dicopot dan digantikan dengan pejabat yang cakap dan berkompeten, dengan mengacu pada aturan yang telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi.
Ia mengatakan salah-satu yang menjadi parameter kinerja Pejabat Pratama yakni, kurang maksimalnya capaian serapan anggaran pada 2017.
Saat ditanya OPD mana saja yang kinerjanya kurang memuaskan, Politisi Partai Demokrat asal Kota Pekanbaru itu, enggan membeberkan lebih detail.
"Tidak usah Saya sebut. Tapi ada beberapa menjadi catatan Saya, dan itu akan saya sampaikan kepada Pak Gubernur," bebernya.
Namun begitu, Ia menilai secara keseluruhan, serapan anggaran cukup bagus. Namun hal itu, tertolong dengan banyaknya kegiatan yang dirasionalisasi.
Berita Lainnya
Legislator minta perusahaan segera rapikan kabel fiber optik
13 March 2024 14:04 WIB
Legislator minta DKI untuk sediakan alat pemadam api ringan di setiap RT
20 February 2024 13:55 WIB
Legislator desak DKI evaluasi kembali kriteria lowongan kerja dalam rekrutmen
26 January 2024 17:02 WIB
Sekolah negeri lebihi kapasitas dan masih ada zoom meeting, legislator Riau bersurat ke menteri
15 January 2024 19:19 WIB
Menteri-legislator-kepala daerah jika maju pilpres tak wajib mundur
24 November 2023 16:38 WIB
Legislator sarankan Pemprov DKI sematkan teknologi ATM pada e-KTP
13 October 2023 12:00 WIB
Legislator usul kenaikan pajak kendaraan bermotor untuk atasi polusi udara
10 August 2023 14:19 WIB
Legislator Kaltim usulkan 10.000 sambungan PLTS baru untuk desa tertinggal
05 August 2023 12:25 WIB