Pekanbaru (Antarariau.com) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI mendorong pemerintah daerah di Provinsi Riau, Pekanbaru untuk menggunakan layanan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa.
"E-katalog menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terbuka dan efisien," kata Kepala LKPP RI Agus Prabowo saat sosialisasi dihadapan ratusan pegawai pemerintah Pekanbaru sebagai pengambil kebijakan pengadaan barang/jasa, di Pekanbaru, Rabu.
Ia mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah mengenai manfaat pengadaan barang melalui e-katalog LKPP.
"Acara ini dihadiri sekitar 200 orang yang terdiri atas kepala SKPD, ketua ULP, dan LPSE di Provinsi Riau," tuturnya.
Ia mengatakan melalui e-katalog, pembelian barang/jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Pengelola pengadaan hanya perlu melakukan log in dan melakukan transaksi melalui laman https://e-katalog.lkpp.go.id/.
Agus pun optimistis dengan banyaknya pilihan dan fleksibilitas dalam membeli produk pemerintah dapat memilih dan menentukan pembelian produk sesuai dengan kebutuhannya. Apalagi, informasi spesifikasi, harga, dan merek telah dibuka dan dapat diakses oleh semua pihak.
"Informasi harga dan spesifikasi barang/jasa yang terdaftar di e-katalog LKPP bersifat terbuka. Seluruh masyarakat dapat melihat dan melakukan kontrol. Pembeli, dalam hal ini pokja, dapat membandingkan harga barang yang sama dari beberapa penyedia," ujar Agus.
Jadi terang dia lagi dengan medium (e-katalog) ini meng-create pasar dan harus terbuka harganya.
"Ini semacam crowd control. Dengan demikian publik bisa mengawasi langsung," tegasnya.
Sementara itu Direktur Corporate Sales Bhinneka.com Heriyadi Janwar menjelaskan, Bhinneka.com sebagai pelopor penyedia barang/jasa secara online telah terverifikasi di LKPP dan turut berperan aktif untuk melakukan sosialisasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-katalog.
Bhinneka.com, lanjut Heriyadi, berkomitmen untuk dapat membantu proses reformasi cara belanja pemerintah termasuk pengadaan badan usaha menjadi lebih akuntabel. Selain itu, setiap harga produk sudah termasuk pajak sehingga menjamin akuntabilitas serta menghemat pengeluaran rutin pemerintahan.
"Sebagai online store yang telah berkecimpung di dunia distribusi dan penjualan barang/jasa secara online dan offline selama 24 tahun, Bhinneka.com berkomitmen memberikan produk, harga, pelayanan dan servis terbaik melalui e-katalog LKPP di mana Bhinneka memiliki perwakilan resmi di 32 provinsi di seluruh Indonesia," ujar Heriyadi.
Selain itu Bhinneka.Com dalam keberadaannya sebagai penyedia barang/jasa pemerintah dalam rangka meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah di Indonesia mengenai manfaat pengadaan barang melalui e-katalog LKPP, demi menuju Indonesia yang semakin transparan dan maju. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari berbagai aspek, Bhinneka.com menawarkan pilihan produk yang lengkap, harga khusus untuk produk dalam e-katalog, jaminan garansi, dan layanan.
Peran agregator online store Bhinneka.com ke dalam sistem e-katalog LKPP dipercaya dapat mempercepat akselerasi katalogisasi produk yang akan dibeli oleh pemerintah. Hingga saat ini terdapat lebih dari 31.000 produk Bhinneka.com yang tayang di e-katalog LKPP. Produk-produk tersebut, antara lain komputer (desktop & notebook), server, office equipment, dan kamera.
Hal seperti inilah dapat mewujudkan efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran negara yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa. Pada akhirnya, Bhinneka.com menguatkan kemitraan dengan pemerintah dalam melaksanakan pengadaan nasional.
Hal senada diakui Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Pekanbaru Ardiansyah dengan adanya e-katalog maka pekerjaan pengadaan di bidangnya bisa lebih mudah dan ringan. Terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
"Kami lebih mudah dan terhindar dari perseteruan," tambahnya.
Riau Didorong Untuk Gunakan E-Katalog Dalam Pengadaan Barang-Jasa
