Jakarta (Antarariau.com) - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan timnya sudah berkomunikasi dengan Telegram untuk mengatasi pemblokiran sebagian oleh Kominfo akhir pekan lalu.
"Fokusnya adalah untuk menyiapkan semacam tata cara," kata Menkominfo Rudiantara saat ditemui di acara Google Lounge, Rabu.
Telegram, menurut Rudiantara, memiliki cara kerja yang berbeda karena mereka menyatakan diri sebagai lembaga non-profit, tidak seperti layanan lainnya yang komersial.
"Yang penting, ke depannya, jika ada konten yang dianggap bertentangan dengan aturan, seperti radikalisme, terorisme, Telegram juga bisa merespon secara cepat," kata Menkominfo.
Kominfo sudah berupaya menghubungi Telegram sejak tahun lalu, tapi, tidak mendapat balasan sehingga mengambil langkah memblokir akses ke situs Telegram untuk meredam penyebaran konten radikalisme dan terorisme.
CEO Telegram Pavel Durov mengakui ada kekeliruan sehingga menyebabkan kesalahpahaman. Mereka pun segera membalas surat elektronik Kominfo agar dapat bekerja sama lebih efisien.
Ketika disinggung apakah Telegram perlu membuat pusat data di Indonesia, Rudiantara menyatakan belum tahu, tapi, sebagai warga dunia digital global, Indonesia sebaiknya bersikap terbuka dan kompetitif.
"Kita juga harus jadi negara terbuka agar Indonesia jadi negara kompetitif di marketplace internasional," kata dia.
Pemerintah juga tetap berupaya memberantas konten negatif di platform lainnya dengan terus bertemu dengan penyedia layanan untuk membahas penanganan konten negatif.
Menkominfo Mulai Jalin Komunikasi Dengan Pihak Telegram
