Pekanbaru (Antarariau.com) - Organisasi non-pemerintah Riau Corruption Watch (RCW) meminta agar dialukan audit terhadap anggaran perjalanan dinas wali kota Pekanbaru Firdaus bersama rombongan ke kegiatan rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Rakernas Apeksi) di Kota Malang, Jawa Timur.
"Itu harus dilakukan audit. Kalau ada penyimpanan harus diproses secara hukum," kata Direktur eksekutif RCW, Mayandri Suzarman di Pekanbaru, Jumat.
Hal itu disampaikan Mayandri menanggapi perjalanan dinas Firdaus ke Rakernas Apeksi di Malang pada 17-20 Juli 2017, yang dinilai telah melakukan pemborosan anggaran. Hal itu dikarenakan rombongan yang dibawa Firdaus ke kegiatan tersebut dinilai tidak relevan dengan kegiatan yang ditutup Presiden Joko Widodo tersebut.
Selain meminta agar anggaran perjalanan tersebut diaudit, dirinya juga meminta agar DPRD Kota Pekanbaru turut andil guna mengusut hal tersebut.
"Kita minta juga DPRD menyikapi hal itu," ujarnya.
Mayandri mengatakan pertemuan Apeksi sebenarnya terbilang penting, karena merupakan bentuk koordinasi antar daerah bertukar fikiran dalam pembangunan. Namun, apabila yang terlibat dalam kegiatan tersebut bukan merupakan orang berkepentingan, hal itu merupakan bentuk pemborosan.
"Langkah yang dilakukan wali kota dengan membawa banyak orang ke pertemuan itu bentuk pemborosan APBD Kota," ujarnya.
Sehingga dirinya menilai bahwa Pemkot Pekanbaru tidak sejalan dengan Pemerintah Pusat yang kini terus berupaya melakukan pengetatan anggaran.
Informasi keberangkatan wali kota bersama rombongan terungkap saat sebagian besar pejabat terlihat tidak berada di tempat. Selain itu, dalam media sosial terungkap ternyata mayoritas dari mereka mengikuti wali kota ke Malang.
Tidak hanya pejabat, ternyata sejumlah camat dan THL terpantau cukup eksis mengunggah foto-foto perjalanan mereka.
Wakil wali kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi membenarkan adanya keberangkatan rombongan Wali Kota Pekanbaru ke Malang. Dirinya juga tidak membantah jika acara Apeksi di Malang tersebut dihadiri oleh pejabat mulai dari Walikota hingga camat. Ayat beralasan acara tersebut harus dihadiri oleh banyak orang karena ada rangkaian acara yang membutuhkan keterlibatan banyak orang.
"Seperti acara pawai misalnya. Tidak mungkin pawai hanya (dihadiri) walikota sendiri. Kan lucu," ujarnya.
Ayat menegaskan, seluruh pejabat yang hadir tersebut dipastikan sudah mendapatkan persetujuan Walikota Pekanbaru. "Itu kan membawa nama kota. Tentu semua sudah seizin walikota," ujarnya.
Terpisah, Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemko Pekanbaru Hadiyanto turut membenarkan adanya sejumlah THL yang mengikuti rombongan wali kota. Namun dirinya beralasan, hal itu harus dilakukan karena sesuai kebutuhan.
"THL yang berangkat ke Malang itu ada surat tugasnya. Itu hanya untuk THL yang dibagian humas dan protokol saja," tuturnya.
Dia juga menambahkan bahwa seluruh THL yang turut serta dalam kegiatan itu dibekali surat tugas masing-masing. Dia mengatakan apabila ada THL yang berangkat di luar tugas, maka biayanya diluar tanggungan APBD. Hadiyanto menjelaskan, kehadiran pejabat Pmko di rangkaian kegiatan Rakernas Apeksi melibatkan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk itu, banyak pejabat yang turut serta.
Berita Lainnya
Riau Province Offers to Host International Anti-Corruption Day
19 October 2016 22:48 WIB
KPK Submits Dossier of Corruption Case of Riau Regional Budget
18 October 2016 12:26 WIB
Corruption Suspected in Construction of Riau PON Stadium
12 May 2013 14:57 WIB
Susuri potensi PAP, Bapenda Selatpanjang sayangkan perjalanan dinas masih ditanggung sendiri
25 October 2021 16:31 WIB
Pekanbaru pangkas anggaran perjalanan dinas demi lunasi hutang
17 September 2021 16:56 WIB
Pemprov Riau potong anggaran perjalanan dinas Rp71 Miliar
29 July 2021 5:55 WIB
Waduh anggaran perjalanan Dinas DPRD Riau bertambah Rp32 miliar
22 August 2019 15:41 WIB
Bupati Inhil Ancam Coret RKA yang kebanyakan Perjalanan Dinas
14 February 2019 16:18 WIB