Pekanbaru (Antarariau.com) - Wali Kota (Wako) Pekanbaru Firdaus mengancam memutasi Kepala Sekolah SDN dan SMPN setempat yang mengantongi rapor jelek dan bermasalah dengan aneka kutipan di kalangan siswa karena perbuatannya sudah meresahkan.
"Saya akan lakukan mutasi Kepsek tidak lama lagi," kata Wali Kota Pekanbaru Firdaus di Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin.
Firdaus mengaku kesal dengan adanya beberapa oknum dan jajaran sekolah yang nakal belakangan ini telah melakukan kutipan seragam di kalangan murid saat tahun ajaran baru.
Sebab pihaknya tidak membuat atau membenarkan kebijakan mengutip uang seragam.
"Pemerintah menegaskan tidak diperbolehkan ada kutipan seragam di sekolah, makanya kami akan menindak oknum yang berani," tegasnya.
Ia juga mengingatkan komite sekolah yang kini ada jangan asal membuat keputusan tanpa mengundang para orang tua.
Sebab, menurut dia saat ini yang banyak terjadi beberapa oknum selalu mengatasnamakan sekolah dan komite dalam membuat dan menetapkan kutipan seragam. Ini menyalahi makanya pihaknya akan melakukan pengecekan dan evaluasi ke semua jajaran sekolah mulai dari Kepala Sekolah, guru dan komite.
"Kalau dua orang saja yang memutuskan itu oknum yang mengatasnamakan lembaga komite tidak benar, makanya akan dievaluasi," tegas Firdaus lagi.
Ia juga mengimbau jika ada praktik demikian di kalangan siswa, orang tua dimintakan melapor. Karena tugas guru di sekolah itu bukan mengurusi seragam tetapi mengajar dan mendidik.
Sebelumnya diberitakan puluhan orang tua siswa mendatangi SMPN 15 di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, untuk memprotes pihak sekolah akibat pungutan uang seragam sebesar Rp1,5 juta per murid karena tidak jelas realisasinya hingga setahun masa belajar berlangsung, Sabtu.
Para wali murid meminta pertanggungjawaban kepala sekolah agar mengembalikan uang pungutan tersebut, karena mereka belum juga mendapatkan seragam yang dijanjikan. Sejumlah wali murid mengatakan pihak sekolah menjanjikan seragam akan diberikan pada tiga bulan setelah pembayaran sebesar Rp1,5 juta dilunasi.
Namun, hingga kini seragam tersebut belum juga ada sehingga memicu kemarahan orang tua siswa yang melakukan protes di aula SMPN 15.
"Kami mau minta uang dikembalikan," kata Rota, seorang wali murid yang mengaku sudah melunasi pungutan seragam sekolah sejak Juli 2016.
Menurut dia ada sejumlah siswa yang tidak mendapatkan rapor karena belum melunasi pungutan uang seragam itu. Ia mengaku menyayangkan pihak komite sekolah tidak berperan untuk menyelesaikan masalah itu.
"Kami dikenakan biaya Rp1,8 juta untuk lima pasang. Itu untuk baju seragam melayu, seragam khusus, seragam dongker putih, seragam pramuka dan lainnya," katanya.
Wako Pekanbaru: Kepsek Yang Bermasalah Kutipan Akan Dimutasi!
