Pekanbaru (Antarariau.com) - DPRD Riau mengembalikan draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni 2018, karena tidak sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2019.
Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman di Pekanbaru, Senin mengatakan telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri tentang KUA-PPAS yang tidak sesuai RPJMD untuk dikembalikan.
"Sebelumnya sudah diusulkan Banggar DPRD Riau untuk dikembalikan (ke Pemprov Riau). Namun agar tidak salah langkah kita berkonsultasi dengan Kemendagri juga mengatakan agar KUA-PPAS APBD Riau 2018 dikembalikan," ujar Politisi Demokrat ini.
Disampaikan Dedet (sapaannya), sesuai arahan Kemendagri dalam KUA-PPAS yang boleh tidak sesuai dengan RPJMD hanya kebutuhan yang mendesak seperti untuk pelaksanaan Pemilihan kepala daerah dan keamanan. Kemudian, ada intervensi Tuhan, seperti terjadi bencana alam dan juga karena ada mandat dari pemeritah pusat.
"Ini pengecualian, namun diluar itu, semua harus sesuai atau mengacu pada RPJMD 2014-2019. Seperti target penerimaan, belanja daerah dan pembiayaan mesti sama antara rancangan KUA-PPAS dengan RPJMD," sebutnya.
Pihaknya menyayangkan, pihak Pemprov Riau tidak menyusun rancangan KUA-PPAS sesuai dengan RPJMD. Padahal penyusunan tersebut sudah merupakan pekerjaan rutin setiap tahunnya.
Diantaranya yang tidak sinkron itu, kata Dedet, yakni beberapa indikator seperti panjang jalan yang akan dibuat, kemudian juga mengenai dana desa dan lainnya.
Berita Lainnya
Sidang Dugaan Politik Uang Anggota DPRD Bengkalis, Kesaksian Panwas dan PPL Tak Sinkron
05 June 2018 23:30 WIB
Legislator minta perusahaan segera rapikan kabel fiber optik
13 March 2024 14:04 WIB
Legislator minta DKI untuk sediakan alat pemadam api ringan di setiap RT
20 February 2024 13:55 WIB
Legislator desak DKI evaluasi kembali kriteria lowongan kerja dalam rekrutmen
26 January 2024 17:02 WIB
Sekolah negeri lebihi kapasitas dan masih ada zoom meeting, legislator Riau bersurat ke menteri
15 January 2024 19:19 WIB
Menteri-legislator-kepala daerah jika maju pilpres tak wajib mundur
24 November 2023 16:38 WIB
Legislator sarankan Pemprov DKI sematkan teknologi ATM pada e-KTP
13 October 2023 12:00 WIB
Legislator usul kenaikan pajak kendaraan bermotor untuk atasi polusi udara
10 August 2023 14:19 WIB