Tembilahan (Antarariau.com) - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Edi Gunawan mengatakan, perkembangan pembangunan tata air sebagai upaya penyelamatan kebun kelapa rakyat tahun 2017 yang dilaksanakan dengan sistem swakelola tidak sesuai harapan bahkan terancam gagal.
"Seharusnya dengan sistem swakelola akan lebih banyak kebun kelapa yang diselamatkan. Namun sayangnya hanya sedikit yang terlaksana, padahal ini sudah memasuki bulan ke 8 tahun 2017," ujar Edi Gunawan di Tembilahan, Rabu.
Selain itu, kata Edi, berdasarkan kajian teknis, sistem swakelola yang diterapkan juga dipercaya akan menghasilkan target capaian pembangunan yang lebih besar serta efisiensi anggaran.
Dengan pola penerapan ini pula, pemerintah daerah bahkan telah mendistribusikan sedikitnya 16 unit ekskavator untuk difungsikan kepada setiap kecamatan sebagai perencana serta pemegang kewenangan pengelola ekskavator.
Edi menilai, minimnya perkembangan pembangunan tata air disebabkan oleh camat selaku pemegang kewenangan tidak mampu bertanggung jawab secara penuh dalam melakukan pembangunan hingga pekerjaan selesai.
"Faktor cuma satu, camat tidak mampu menyediakan biaya terlebih dahulu, saat ini hanya beberapa camat yang melaksanakan, selebihnya tidak," kata dia.
Padahal untuk sistem kontraktual saja, seperti yang diterapkan sebelumnya, ada proses bertahap untuk pencairan anggaran sehingga rekanan mempunyai modal dalam melaksanakan pekerjaan. Berbeda dengan sistem swakelola, pihak kecamatan malah harus bertanggung jawab penuh untuk mendanai pekerjaan hingga selesai.
"Bagaimana mereka mampu. Harus ada kebijakan yang dilakukan untuk menyikapi ini. DPRD tidak bisa melakukan itu, DPRD hanya memberikan saran dan masukan," ucapnya.
Terkait hal ini, Edi mengaku dalam waktu dekat pihaknya berencana memanggil pihak terkait guna mencarikan solusi atas masalah tersebut. (ADV)
Oleh: Adriah Akil
Legislator Inhil Sayangkan Penyelamatan Kebun Kelapa Rakyat Tak Sesuai Harapan
