Pekanbaru, 5/5(ANTARA) - Sejumlah perangkat KPUD Indragiri Hulu seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) mengancam akan mogok kerja karena gajinya belum dibayar. "Mereka sudah tidak menerima gaji sejak lima bulan terakhir, karena hibah dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp11 miliar belum keluar," kata Ketua KPUD Indragiri Hulu, Alfian Rahmat, di Pekanbaru, Rabu.
Hal itu, katanya, mengakibatkan operasional KPUD menjadi terkendala, apalagi menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 3 Juni mendatang yang memerlukan persiapan matang.
"Itu memang menjadi dilema, karena PPK, PPS, dan KPPS yang sudah kita bentuk ingin membubarkan diri, bahkan ada yang mengundurkan diri, karena gaji yang tak jelas," katanya.
Menurut dia, PPK, PPS, dan KPPS sebenarnya sudah sering menyampaikan keluhan ke KPU dan hal itu sudah pernah disampaikan kepada Bupati saat menghadiri rapat koordinasi tentang Pilkada di Gedung Sungai Rengat pada akhir April 2010.
"Tapi, hingga kini belum ada tanggapan. Kami khawatir jika tak dicairkan juga, maka bukan tak mungkin akan mengancam pelaksanaan pilkada akibat ketiadaan dana," katanya.
Oleh karena itu, ia berharap supaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu mencairkan dana hibah itu secepatnya.
Berita Lainnya
Pastikan stok BBM, Polres Inhu datangi SPBU di Inhu
30 March 2024 15:38 WIB
Bupati Inhu jemput aspirasi saat safari Ramadhan 1445 H
27 March 2024 12:55 WIB
Bupati Inhu turun ke jalan bagikan takjil
23 March 2024 20:58 WIB
Ini harapan Bupati Rezita pada perayaan hari Jadi Inhu ke 68
20 March 2024 15:59 WIB
Enam pencuri motor di Inhu ditangkap, hasilnya untuk foya-foya dan judi
18 March 2024 14:27 WIB
Antisipasi balap liar, Satlantas Polres Inhu gelar patroli subuh
13 March 2024 17:15 WIB
BBM solar ditemukan di perumahan PT Asian Agri di Inhu
11 March 2024 12:35 WIB
Polisi Inhu tangkap Megawati dan Mak Gandi terkait narkoba
01 March 2024 18:48 WIB