Pekanbaru (Antarariau.com) - Sejumlah warga Kota Pekanbaru menyayangkan kisruh antara angkutan berbasis daring atau online Gojek dan supir taksi konvensional, yang berujung pada bentrokan.
"Saya pribadi sangat sayangkan sampai rusuh begitu. Kan harusnya masing-masing intropeksi diri, angkutan konvensional agar meningkatkan pelayanannya dan bersaing secara sehat, Gojek pun jangan memonopoli seharusnya dirangkul semua," ujar salah seorang warga Arengka, Ardo (27) di Pekanbaru, Senin.
Ardo meminta Pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran karena dinilainya selama ini tidak ada mekanisme yang tegas mengatur transportasi secara menyeluruh di Kota Bertuah itu.
"Makanya pemerintah harus mengatur mekanisme yang baik agar tidak berujung seperti ini, tidak ada pihak yang dirugikan," ujarnya.
Sementara, Wina (26) seorang warga Marpoyan mengatakan, terkait pelarangan moda transportasi darat berbasis online beroperasi di Pekanbaru, dirinya sangat menyayangkan.
"Saya mendukung adanya transportasi online, bagaimanapun kita tidak bisa menutup mata dengan perkembangan teknologi. Lagian saya naik angkutan umum pelayanan sama tarifnya suka semena-mena beda sama gojek," ujar Wina.
Keberatan juga disampaikan oleh seorang Warga Jalan Durian, Anto (30) jika bentrokan ini berujung pada pembekuan izin angkutan online.
"Selama ini saya sangat terbantu, saya juga pengguna ojek online dan taksi konvensional. Harus dicarikan solusi oleh pemerintah. Jangan sampai dilaranglah (beroperasi)," sebutnya.
Ia mengatakan tidak akan trauma menggunakan angkutan menggunakan aplikasi online karena modifikasi transportasi bagaimanapun dituntut berubah sesuai dengan perkembangan zaman.
"Ga sih (tidak trauma). Tapi sekarang ditunggu reda dululah, karena hampir di Indonesia kan sama (seperti itu kasus nya)," tuturnya.
Sementara, Anggota DPRD Riau Suhardiman Amby menilai hingga saat ini tidak adanya aturan tegas dari pemerintah baik Daerah maupun Kota Pekanbaru.
"Dari awal kita sudah berharap ada aturan untuk mereka (transportasi online) . Ini malah terkesan dibiarkan,dan tidak ada solusi serius dari pemerintah," ujarnya.
Menurut politisi Hanura Riau ini, minimal harus ada Perwako (peraturan walikota), agar seluruh pihak baik angkutan konvensional maupun jenis angkutan onlie tidak ada yang merasa dirugikan.
"Kemajuan teknologi saat ini menuntut kita seperti itu,masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya transportasi berbasis online, namun kalau sampai saat ini mereka belum ada izin, kenapa tidak dari dulu mereka dilarang untuk beroprasi?," ujar pria yang akrab disapa Datuk itu.
Sejumlah Warga Harapkan Adanya Solusi Kisruh Angkutan Konvensional-Daring
