Pekanbaru (Antarariau.com) - Kepala Kepolisian Daerah Riau, Irjen Pol Zulkarnain menegaskan dirinya tetap independen menangani kasus kebakaran hutan dan lahan meskipun telah menerima bantuan fasilitas pompa air dari dua perusahaan swasta besar di Riau.
"Kita tetap independen, karena jujur saja kemampuan kami mengadakan mesin pompa air Robin terbatas. Ada tenaga tetapi terbatas perlengkapan. Tapi tetap independen, demi Allah, tuhan menyaksikan kami," kata Kapolda di Pekanbaru, Selasa.
Hal itu dikatakannya usai menerima bantuan 42 mesin pompa air dari PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan Sinarmas. Kedua perusahaan tersebut memiliki lahan yang luas. Dalam kasus karhutla pernah juga ada yang menjadi tersangka adalah perusahaan baik perkebunan sawit maupun hutan tanaman industri (HTI).
Kapolda mengatakan bahwa perusahaan itu juga tidak mungkin membakar karena sudah punya pasukan pemadam kebakaran. Akan tetapi menurutnya masih bisa juga dijerat dengan pidana karhutla apabila lalai.
"Kalau tidak membakar tapi terbakar itu lalai perusahaan bisa kena juga karena tak ada perlengkapan dan pasukan. Menurut Peraturan Mentri Kehutanan dan LIngkungan Hidup, perusahaan itu harus memiliki peralatan dan upaya pencegahan," tambahnya.
Terkait bantuan 42 pompa itu, dia mengatakan bahwa barang itu sifatnya hibah dan pakai berita acara. Lalu dilaporkan ke Mabes Polri, biro logistik dan keuangannya karena ini punya negara sehingga harus diupacarakan dan harus dipertanggungjawaban.
Terpisah, Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menyayangkan kapolda menerima bantuan mesin tersebut. Lebih lanjut dia meminta Irjen Pol Zulkarnain mengembalikan 37 Mesin Pompa Air Robin dan lima alat penyemprot tersebut.
"Tidak ada untungnya Polda Riau menerima hibah tersebut. Lebih baik Kapolda Riau berfokus mencegah karhutla bersama masyarakat adat dan tempatan daripada bersama perusahaan," kata Wakil Koordinator Jikalahari, Made Ali.
Polda Riau menurutnya saat ini butuh tambahan penyidik dan anggaran khusus penanganan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan, bukan butuh mesin pompa air dan alat penyemprot air. Hibah itu menurutnya bertujuan melemahkan penegakan hukum karhutla terhadap perusahaan HTI yang dilaporkan Eyes on The Forest (EoF) pada 2016 lalu.
Pada 2016, EoF melaporkan 30 Korporasi HTI dari 49 Korporasi diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan sepanjang 20142016 di Riau. Ke-30 Korporasi HTI itu terafiliasi dengan RAPP dibawah APRIL dan Sinarmas dibawah APP Group."Mengapa sampai detik ini Polda Riau belum melakukan penyelidikan atas 30 korporasi HTI?" tanyanya.
Dia mengatakan jika Polda Riau benar-benar butuh mesin pompa air dan penyemprot air, sebaiknya Kapoda Riau meminta langsung ke Presiden Jokowi atau ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Itu lebih terhormat daripada menerima hibah dari korporasi perusak dan pencemar lingkungan hidup di Riau yang mengakibatkan lima warga Riau meninggal dan 97 ribu warga terkena ISPA," ujar Made.
Terima Bantuan dari Perusahaan, Kapolda Riau: Demi Allah, Kami Independen!
