Pekanbaru (Antarariau.com) - Pemerintah Kota Pekanbaru menilai retribusi sampah dengan mekanisme menggandeng Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKMRW) belum maksimal karena baru mencapai Rp2,5 miliar.
"Hingga sekarang retribusi kita Rp2,5 miliar. Itu hasil dari retribusi yang dikumpulkan oleh petugas kita dan LKMRW," kata Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Zulfikri di Pekanbaru, Riau, Selasa.
Sementara itu, pada awal tahun ini Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan Rp40 miliar dari sektor retribusi sampah. Untuk itu, dia mengatakan hingga akhir tahun pihaknya merevisi target pendapatan asli daerah (PAD) sektor retribusi sampah menjadi Rp4 miliar.
"Sampai akhir tahun target realisasi kita sekitar Rp4 sampai Rp5 miliar," ujarnya.
Menurut dia, kurang maksimalnya retribusi sampah lebih disebabkan mekanisme pemungutan retribusi yang dinilai tumpang tindih. Ia menjelaskan, selain LKMRW, Pemerintah Kota Pekanbaru juga menempatkan petugas dari DLHK untuk memungut retribusi sampah.
Pemerintah Kota Pekanbaru juga telah membuat aturan pembagian tugas masing-masing. Seperti misalnya, petugas DLHK bertugas memungut retribusi sampah di ruko, komplek pertokoan, perkantoran dan pasar. Sedangkan untuk petugas LKMRW, diberikan kewenangan untuk menarik retribusi sampah di wilayah pemukiman warga.
Namun sayang, hal itu jauh dari kata maksimal. Teritama petugas dari LKMRW.
"Dari 617 LKM RW, hanya 150 yang aktif melakukan pemungutan. Jadi masih banyak yang belum maksimal," urainya.
Dia menuturkan dalam waktu dekat akan segera membahas hal tersebut dengan pihak yang terlibat dalam mengumpulkan retribusi sampah di Pekanbaru. Menurut dia, terdapat benang kusut yang harus diselesaikan.
"Masih ada tarik ulur kepentingan, makanya ini akan kita rangkul lagi seperti apa hitung-hitunganya. Kita ingin semua LKMRW bisa bekerja sama dengan maksimal dengan Pemko Pekanbaru," ujarnya.
Target Rp40 Miliar, Retribusi Sampah Pekanbaru Hanya Mencapai Rp2,5 Miliar
