Rakor Gubernur Minim Kehadiran Bupati/Walikota, Legislator Harapkan tak Ada Unsur Politik

Pekanbaru, 13/9 (Antara) - Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman menyayangkan minimnya kehadiran Walikota dan Bupati dalam Rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman pada Selasa (12/9) kemarin.

"Ini seharusnya menjadi agenda yang wajib dihadiri. Mengenai minimmya kehadiran Bupati/Walikota, kita lihat dulu konteksnya apa. Kalau ada unsur kesengajaan apalagi unsur politik tentu sangat disayangkan," katanya di Gedung DPRD Riau, Pekanbaru, Rabu.

Meski begitu, dia berkeyakinan ketidakhadiran pimpinan Kabupaten/Kota dalam Rakor tersebut disebabkan adanya kegiatan penting di masing-masing daerah. "Kita berpikiran positif saja. Mungkin ada hal yang penting dikerjakan di wilayahnya, jadi kita maklumi," ujar Politisi Demokrat itu.

Seperti diketahui, jelang Pemilihan Gubernur Riau pada 2018 sejumlah politisi tengah merapat ke perahu partai politik untuk mendapatkan dukungan. Sejumlah nama Kepala daerah di Kabupaten/Kota juga masuk dalam pertarungan Demokrasi tersebut.

Dedet (sapaan akrab Noviwaldy) mengimbau kembali Kepala daerah agar meletakan kepentingan masyarakat secara prioritas. Apalagi sejumlah bahasan dalam rakor merupakan kebijakan yang bersentuhan dengan masyarakat.

"Bagaimana kita bisa mewujudkan RPJMD tanpa didukung pemerintah kabupaten/kota. Untuk itu, kita berharap mereka konsen dengan pembangunan di Riau ini, "ujarnya.

Sebelumnya Rakor yang dipimpin Gubernur Riau hanya dihadiri empat kepala daerah yang hadir yakni Bupati Indragiri Hilir HM Wardan, Bupati Kampar Azis Zaenal, Bupati Kuantan Singingi Mursini, dan Bupati Siak Syamsuar. Bahkan, di tengah acara Syamsuar terlihat keluar ruangan dan tidak kembali lagi. Sementara itu, sisanya delapan kabupaten/kota hanya diwakilkan oleh pejabat setingkat kepala dinas.

Dalam rapat yang digelar, Gubernur Riau Arsyadjuliandi (Andi) Rachman selalu moderator langsung membahas beberapa topik hangat.

Adapun beberapa hal hangat yang dibahas adalah masalah perbatasan wilayah antara kabupaten/kota lima desa, juga dengan provinsi tetangga seperti Sumatera Barat dan Jambi.

Selain itu keluhan yang tidak kalah mencuat adalah terkait kendala perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Sementara itu Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman saat dimintai tanggapannya mengenai minimnya tingkat kehadiran kepala daerah pada rakor tersebut akan melakukan evaluasi dan peringatan kepada yang sering absen.

"Ia kalau sesekali tidak hadir gak masalah tetapi kalau terus menerus akan dibuat surat teguran sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, " tegas Andi. ***2***