PBB, (Antarariau.com) - Presiden Donald Trump pada Senin mengkritik Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibebani oleh birokrasi dan salah urus serta mendesak dilakukannya reformasi supaya badan dunia itu muncul lebih kuat dan memiliki kekuatan yang lebih efekrif untuk perdamaian.
Lebih dari 120 negara diundang untuk mengikuti pertemuan tersebut setelah menandatangani 10 poin deklarasi politik upaya bantuan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres untuk "menginisiasi perubahan efektif dan berarti".
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa setiap peluang kesepakatan imigrasi dengan Demokrat harus memasukkan ketentuan besar untuk keamanan perbatasan.
Ia juga mengatakan bahwa rencananya untuk membangun dinding di sepanjang perbatasan Meksiko akan menyusul.
Trump ditanya oleh wartawan mengenai kemungkinan kesepakatan dengan Demokrat atas nasib para imigran yang dibawa ke Amerika Serikat secara tidak sah.
Dia telah memerintahkan pembubaran program, yang dikenal sebagai Penundaan Tindakan bagi Imigran Anak (DACA) , yang memungkinkan orang dewasa muda untuk tetap tinggal, tetapi kongres telah diberi waktu selama enam bulan untuk memberika rencana alternatif.
Sebelumnya Kalifornia dan tiga negara bagian lainnya menggugat pemerintahan Presiden Donald Trump karena keputusannya mengakhiri perlindungan bagi imigran ilegal yang memasuki Amerika Serikat saat anak-anak.
Hal itu merupakan upaya terakhir jaksa agung negara bagian dari Partai Demokrat untuk menyelamatkan kebijakannya.
Jaksa Agung California Xavier Becerra mengatakan langkah Trump untuk membatalkan program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) yang melindungi imigran dari deportasi dan memberi ijin kerja adalah "parodi ekonomi" untuk negara bagian AS yang berpenduduk paling banyak dan bergantung pada buruh imigran tersebut.
Minnesota, Maryland dan Maine bergabung dengan California dalam mengajukan tuntutan hukum di pengadilan federal San Francisco.
Trump pada pekan lalu mengatakan dirinya akan mengakhiri program tersebut, yang dibuat pada tahun 2012 oleh pendahulunya dari Demokrat yakni Barack Obama, yang akan efektif pada Maret dan memberi waktu pada Kongres selama enam bulan untuk menentukan nasib hampir 800 ribu orang dewasa muda yang dilindungi oleh program DACA, yang disebut "Dreamers."
Juru bicara Departemen Kehakiman tidak bisa segera dihubungi untuk memberikan komentar.
Departemen tersebut pekan lalu mengatakan Obama melewati batas hak konstitusionalnya saat dia melangkahi Kongres dan menciptakan program tersebut secara sepihak.
Pekan lalu, 16 jaksa agung negara bagian lainnya mengajukan tuntutan terpisah di pengadilan federal Brooklyn yang mengatakan keputusan Trump melanggar perlindungan konstitusional bagi "Dreamers", serta klaim lainnya. Gugatan di Kalifornia menegaskan alasan hukum yang sama.
Gugatan oleh Kalifornia juga mengatakan, jika orang yang dilindungi di bawah DACA kehilangan hak atas pekerjaan mereka, maka mereka akan kehilangan asuransi kesehatan yang diberikan oleh majikan, yang berpotensi meningkatkan pengeluaran negara terhadap orang yang tidak diasuransikan.
Trump: PBB Belum Kerahkan Seluruh Potensi
