Pekanbaru (Antarariau.com) - Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan, Riau,
turut menyoroti program kelistrikan pada pembangunan tol listrik 150
KV di jalur Kerinci - Rengat, yang terhambat oleh pembebasan lahan
milik seorang politisi Nasdem.
"Tak perduli orang kaya, atau miskin, berpangkat atau tidak.
Terpelajar atau hanya tamatan SD. Atas nama kepentingan negara
semuanya harus legowo," tegas Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Pelalawan, Imustiar, kepada wartawan di Pekanbaru,
Selasa.
Sebanyak empat titik tapak tower yang melintas di perkebunan sawit PT
Jalur Pusaka Sakti Kumala enggan dilepas pemiliknya, yang notabene
adalah seorang ketua partai politik Iskandar Hoesin. Akibatnya,
pembangunan jaringan listrik itu pun ikut tersandung.
PT Jalur Pusaka Sakti Kumala sendiri salah seorang pemiliknya adalah
Iskandar Hoesin. Apalagi hal itu berkenaan dengan kepentingan
masyarakat menyangkut ketersediaan pasokan listrik di Riau yang selama
ini kurang memadai.
"Kita minta masyarakat berlapang dada menerima ganti rugi ini kalau
lahannya terkena lintasan proyek tol listrik. Entah itu tokoh
masyarakat, tokoh politik, atau siapapun, mari sama-sama kita
dukunglah," beber Imustiar.
Politisi Partai Golkar ini menyebutkan, jika warga atau kelompok
masyarakat yang tidak mau lahannya diganti rugi. Berarti tidak
mendukung program nasional untuk kemaslahatan masyarakat banyak.
Bahkan bisa disebut menghambat kelancaran proyek tol listrik itu.
Di sisi lain, lanjut Imustiar, lahan yang dibutuhkan tidak banyak.
Hanya untuk dudukan tower yang dicor sebagai peyangga lintasan kabel
listrik Sutet. Jadi tidak memberatkan masyarakat pemilik lahan.
"Jika dibutuhkan, kami siap memediasi persoalan ini. Apabila ada
permohonan dari para pihak," ujarnya.
Legislator Pelalawan Desak Politisi Dukung Program Kelistrikan
