Yangon, Myanmar (Antarariau.com) - Muslim Rohingya bukan warga asli Myanmar, kata panglima militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing kepada duta besar Amerika Serikat dalam pertemuan di mana dia sama sekali tidak menanggapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan orang-orangnya.
Dalam halaman Facebook-nya, Min Aung Hlaing menuduh media telah melebih-lebihkan jumlah pengungsi yang melarikan diri. Sebaliknya Kantor HAM PBB menyebut pasukan Myanmar secara brutal mengusir setengah juta orang Rohingya dari negara bagian Rakhine di bagian utara Myanmar ke Bangladesh dalam beberapa pekan belakangan, membakar rumah-rumah, hasil panen dan desa-desa untuk mencegah mereka kembali.
Ribuan orang Rohingya meninggalkan negara bagian itu, Kamis, menuju Bangladesh menggunakana perahu. Mereka mengaku kekurangan makanan dan takut terhadap aksi represif.
Menurut seorang pejabat Myanmar, orang-orang pergi tetapi bukan karena kelaparan dan intimidasi.
Min Aung Hlaing memberikan laporannya tentang krisis pengungsi Rohingya, kepada delegasi berbagai negara dalam pertemuan dengan Dubes AS Scot Marciel.
Jenderal ini adalah orang paling kuat di Myanmar yang mayoritas penduduknya menganut Buddha dan sikapnya yang tak mengenal kompromi mengindikasi dia kurang sensitif terhadap citra militer dalam krisis yang menarik kutukan dunia dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai transisi demokrasi di bawah Peraih Hadiah Nobel Aung San Suu Kyi.
Min Aung Hlaing yang menyebut Rohingya dengan "Bengali" mengatakan kolonialis Inggris bertanggung jawab atas masalah itu.
"Orang-orang Bengali tidak dibawa ke negeri ini oleh Myanmar, tetapi oleh kaum kolonialis," kata dia kepada Marciel. "Mereka bukan pribumi."
Serangan terkordinasi oleh pemberontak Rohingya ke 30 pos keamanan pada 25 Agustus memicu balasan brutal militer.
Kantor HAM PBB mengatakan, berdasarkan 65 wawancara dengan orang-orang Rohingya yang tiba di Bangladesh, operasi tak berperikemanusiaan oleh militer itu sudah berlangsung sebelum peristiwa 25 Agustus, yang mencakup pembunuhan, penyiksaan dan perkosaan anak-anak, demikian Reuters.
Berita Lainnya
Menko Polhukam Mahfud MD sebut tuduhan pelanggaran HAM berat harus didukung bukti
09 March 2021 14:03 WIB
Xiaomi Cs Dibebaskan Dari Tuduhan Pelanggaran UU Taiwan
30 December 2014 21:13 WIB
Pemohon paspor kian melonjak, ini yang dilakukan Kemenkum HAM Riau
14 July 2022 19:09 WIB
Komnas HAM berharap angka kekerasan yang dilakukan oleh aparat terus menurun
17 January 2022 12:24 WIB
Komnas HAM sebut Polri merupakan instansi yang paling banyak diadukan masyarakat
12 August 2021 13:58 WIB
AS kutuk gelombang kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Haiti
01 July 2021 9:25 WIB
Komnas HAM: Tidak boleh ada pihak manapun yang hilangkan kemerdekaan orang
10 December 2020 11:41 WIB
TNI AL siapkan KRI Halasan lakukan uji tembak rudal pada Latopslagab 2024
18 April 2024 15:33 WIB