Jakarta (Antarariau.com) - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan tes urine kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.
Permintaan anggota DPR dari Fraksi NasDem itu, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, menyusul tertangkapnya Kepala Bidang Pendaftaran Ekstensifikasi Penilaian Dirjen Pajak Kantor Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara Wahyu Nugroho oleh Polda Sulut atas dugaan kepemilikan puluhan gram sabu-sabu pada Kamis (19/10).
"BNN harus kembali melakukan tes urine untuk memastikan tidak adanya lagi penyalahgunaan narkoba. Wajib dilakukan untuk pembuktian bahwa pegawai pajak bersih dari narkoba," kata Sahroni.
Menurut dia, semua pegawai instansi itu harus diperiksa, mulai dari staf biasa hingga eselon I dan Dirjen Pajak sebagai pemberi contoh harus menjalani tes urine.
Menurutnya, akibat ulah seorang oknum citra Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tercoreng.
"Sangat disayangkan petugas pajak melakukan perbuatan keji dengan menggunakan narkoba sabu-sabu dan tergolong banyak," katanya pula.
Sahroni juga mendesak Polri bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Tak cuma itu, dirinya juga meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turun tangan.
"Harus ditelusuri apakah dia sekedar pemakai atau tidak. Jangan-jangan dia pemasok narkoba untuk sekelompok orang. Saya selaku anggota Komisi III DPR meminta Polri, BNN, dan PPATK memeriksa secara serius," katanya pula.
Penangkapan ini dianggap menjadi tamparan keras Ditjen Pajak yang pada Mei tahun 2016 lalu menyatakan perang terhadap narkoba.
Ketika itu sebanyak 3.205 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjalani tes urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
Seluruh pegawai mulai dari Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, jajaran eselon I dan II, bahkan pemeriksa pajak tak luput dari tes urine yang dilakukan secara terbuka.
Berita Lainnya
Anggota DPR imbau para pekerja migran Indonesia bekerja lewat jalur legal
16 April 2024 14:35 WIB
Anggota DPR minta kasus pemecatan ratusan tenaga kesehatan di NTT segera diatasi
15 April 2024 15:01 WIB
Paripurna DPR RI setujui 7 calon anggota LPSK 2024-2029
04 April 2024 11:25 WIB
Anggota DPR minta BMKG agar umumkan prediksi cuaca Lebaran secara detail
02 April 2024 15:27 WIB
Puan Maharani sebut 196 anggota DPR izin tak hadir paripurna jelang pemilu
06 February 2024 12:22 WIB
Ketua DPR Puan Maharani minta anggota DPR tuntaskan tugas di akhir masa jabatan
16 January 2024 13:44 WIB
Anggota Komisi I DPR RI harap KSAD baru tak terpengaruh tekanan politik
30 November 2023 13:13 WIB
Anggota Komisi II DPR RI apresiasi KPU tetapkan DCT caleg
06 November 2023 16:18 WIB