Pekanbaru (Antarariaiu.com) - Pimpinan DPRD Riau menyambut aspirasi ribuan pekerja dan kontraktor dari PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau K-SPSI, menggelar demonstrasi di putaran patung Tugu Zapin Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Senin.
"Kami tentu tidak ingin ada PHK terhadap karyawan sektor kehutanan. Ini akan berdampak pada pengangguran besar-besaran. Untuk itu, saya rasa perlu duduk bersama untuk menyelesaikannya," ujar Ketua DPRD Riau Septina Primawati.
Menurutnya, aksi demonstrasi sebagai bentuk keresahan pekerja karena dihantui oleh pemutusan kontrak kerja secara massal karena berhentinya operasional kawasan Hutan Tanaman Industri Perusahaan tempat mereka bekerja. Pihaknya berjanji akan memperjuangkan aspirasi buruh agar didapatkan solusi yang tidak merugikan pekerja.
Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu juga menyayangkan jika pemberhentian kontrak kerja dalam skala besar-besaran terjadi di Provinsi Riau.
"Dewan berharap tuntutan mereka dikabulkan. Kita tidak ingin perusahaan merumahkan pegawainya," ujar Kordias Pasaribu.
Politisi PDIP tersebut juga memberikan saran kepada PT. RAPP bisa mengambil sisi positif terkait aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Hutan Taman Industri.
"Tentu kami harus tahu pula, KemenLHK ingin perusahaan untuk menyelamatkan gambut, maka diharapkan PT. RAPP harus berbenah apa yang kurang selama ini, harus juga mereka evaluasi," ujar Kordias.
Dalam aksi unjuk rasa sendiri, lanjut Kordias, ada dua tuntutan, yang pertama tuntutan buruh yang tidak menginginkan adanya PHK, sementara Pihak RAPP menuntut agar peraturan KementrianLHK yang baru tentang HTI dicabut karena merugikan perusahaan.
"Herannya, kenapa hanya RAPP yang bermasalah RKUnya dari perusahaan-perusahan lain di Indonesia, ini juga harus dikaji lagi," ujarnya.
Menurutnya pula perusahaan yang bergerak di sektor pabrik kertas tersebut sudah berkontribusi untuk Riau namun RAPP juga harus sejalan berkontribusi untuk kelestarian hutan dan lahan gambut di Riau.
"Jadi sisi positifnya, harus diambil dan dipatuhi," ucapnya lagi.
Namun begitu, pihaknya bersama Pemprov Riau berjanji akan menyampaikan asiprasi baik dari pekerja maupun perusahaan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Legislator Riau Nyatakan Kesiapan Carikan Solusi Untuk Buruh Kehutanan
