MUI Bengkalis Dituduh Terlibat Politik Praktis

Bengkalis, 25/6 (ANTARA) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bengkalis, Riau, Masdarudin, dituduh terlibat politik praktis pada Pilkada Bengkalis 3 Juni lalu.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Muda Pejuang Aspirasi Rakyat (Gempar) Kabupaten Bengkalis, Fachrorozi, kepada ANTARA di Bengkalis, Jumat mengatakan, Ketua MUI Bengkalis Masdarudin diketahui telah bertindak selaku tim sukses untuk salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pilkada lalu.

Namun pasangan yang dijagokan Masdarudin tersebut tidak berhasil lolos menjadi "penggede" di Bengkalis.

Tuduhan itu dilontarkan Fachrorozi setelah pihaknya sering melihat Masdarudin aktif dalam setiap acara pasangan yang didukung, baik dalam masa kampanye maupun pertemuan umum terkait pilkada yang digelar berkali-kali di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bengkalis.

Sehubungan dengan itu, kata dia, yang bersangkutan sudah tidak lagi menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan propesional, terutama dalam hal keagamaan.

Fachrorozi menyatakan bahwa pihaknya menyesalkan hal tersebut. Menurut dia, langkah yang diambil ketua MUI seperti itu justru dapat memicu terpecahnya umat beragama di lingkungan Kabupaten Bengkalis.

Ia menyarankan seluruh jajaran pengurus MUI di tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan, segera dapat menonaktifkan Masdarudin.

"Hal itu tidak lain agar MUI tetap eksis, tidak digiring ke kancah politik praktis," katanya menandaskan.

Senada dengan Fachrorozi, Wakil Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah menyebutkan, seorang ulama yang tergabung dalam wadah keagamaan tertentu, tidak seharusnya bertindak menjadi corong politik.

"Kami minta kepada MUI provinsi untuk dapat mencopot Ketua MUI Bengkalis sekarang juga, karena sudah meresahkan umat, tidak proporsional serta profesional. Kalau mau berpolitik, jangan jadi ketua MUI, melainkan masuk ke partai politik, dan soal ini harus ada tindakan tegas," ujar Jamal.

Ditemui terpisah, Ketua MUI Bengkalis Masdarudin menyangkal tuduhan tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan adalah di luar tugasnya sebagai pengurus MUI.

Selain itu, lanjut dia, kegiatan politik tidak pernah ditunjukkannya pada setiap kampanye dan komunikasi langsung terhadap masyarakat di Bengkalis.

"Apa yang disampaikan atau yang dituduhkan kepada saya, itu tidak benar. Kalau pun saya ada ikut dalam aktivitas kampanye atau acara politik lainnya, saya hanya diminta untuk memberikan dukungan secara pribadi, tidak secara organisasi," katanya menjelaskan.