Galeri DPRD Meranti

  • Perwakilan tujuh fraksi di DPRD Kepulauan Meranti ketika menyampaikan pandangan terhadap kinerja OPD

  • Fraksi DPRD Meranti Tanggapi LKPJ Bupati

    Selatpanjang (Antarariau.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau menilai kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah di tahun 2016 lalu dianggap buruk jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mengingat, lemahnya kinerja OPD dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab.

    Penilaian ini disampaikan dewan dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun anggaran 2016 terkait pandangan tujuh fraksi terhadap kinerja OPD setempat, di Gedung Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, jalan Dorak, Selatpanjang, Rabu.

    Masing-masing ketujuh Fraksi di DPRD Kepulauan Meranti yaitu, Fraksi PAN, Gerindra Plus PKS, Demokrat Bulan Bintang, PPP Plus Kebangkitan Bangsa, Golkar, PDI Perjuangan, Hanura sepakat bahwa OPD tersebut tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pelaksana pembangunan dari perpanjangtangan kepala daerah. Sebab, masih ditemukannya capaian realisasi anggaran sebagian OPD berkisar dibawah lima puluh lima persen saja.

    Seperti realisasi anggaran di Dinas PU, Fraksi Demokrat Bulan Bintang menilai realisasi di dinas itu hanya mencapai 51,80 persen saja. Sementara Dinas PU sendiri memiliki porsi anggaran terbesar jika dibandingkan dengan OPD lainnya yakni Rp318 miliar lebih.

    "Selain dampak dari rasionalisasi, permasalahan limit waktu pengerjaan selalu menjadi hambatan sehingga kegiatan gagal dilaksanakan tepat waktu. Kita meminta, kedepannya seluruh pekerjaan di Dinas PU direncanakan dengan matang," sebut anggota Fraksi Demokrat Bulan Bintang, Darsini.

    Disamping itu, Fraksi PAN menyayangkan besarnya anggaran dari Bankeu dan DAK yang masuk ke daerah tidak bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin, dikarenakan kelalaian dari sejumlah OPD dalam melaksanakan kegiatan.

    Bahkan ada kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali. Ini dikarenakan kelalaian OPD dalam mencermati peraturan yang berlaku. Untuk itu, Fraksi PAN berharap kepada Bupati Meranti agar menyikapi persoalan tersebut dengan serius sehingg tidak terulang kembali di tahun-tahun berikutnya.

    Sementara, Fraksi Golkar menyebutkan, di tahun anggaran 2016 terjadi surplus anggaran sebesar Rp21 miliar lebih. Sedangkan pada tahun itu terjadi rasionalisasi anggaran sehingga berimbas pada kegiatan pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan.

    Lemahnya tugas dan tanggung jawab sebagian OPD juga turut disorot oleh Fraksi PDI Perjuangan. Mereka menyebut bahwa pembangunan di daerah itu belum dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat setempat diakibatkan kurang matangnya OPD dalam menyusun perencanaan anggaran kegiatan serta kurang efektifnya monitoring dan pengawasan di lapangan.

  • DPRD Meranti

    Perwakilan tujuh fraksi di DPRD Kepulauan Meranti saat menyampaikan berkas tanggapan (pandangan) kepada pimpinan sidang

  • DPRD Meranti

    Anggota DPRD Kepulauan Meranti dan perwakilan OPD dan masyarakat yang hadir dalam paripurna.

  • DPRD Meranti

    Ketua DPRD Pauzi Hasan, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Said Hasyim dan Wakil Ketua DPRD Taufiqurrahman mendengarkan sambutan dari Sekwan Nuriman dalam paripurna.

  • DPRD Meranti

    Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi, ketika memberikan jawaban terhadap padangan fraksi.

  • DPRD Meranti

    Bupati dan Ketua DPRD Kepulauan Meranti bersalaman dengan perwakilan fraksi.

  • DPRD Meranti

    Para tamu dari instansi vertikal yang turut diundang dalam paripurna ketika mendengan jawaban bupati terhadap padangan fraksi.