ANTARA Riau

logo
  • Home Raperda Tera Ulang Disahkan DPRD Pekanbaru, Pemko Bisa Tarik Pajak dan Beri Sanksi Pedagang

Raperda Tera Ulang Disahkan DPRD Pekanbaru, Pemko Bisa Tarik Pajak dan Beri Sanksi Pedagang

Pekanbaru, (Antarariau.com) -  Pemerintah Kota Pekanbaru menyambut baik pengesahan Peraturan Daerah  Retribusi Pelayanan Tera Ulang yang baru disahkan DPRD karena akan melindungi konsumen dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 tahun 81 tentang meterologi, bahwa setiap alat ukur takar dan timbang atau perlengkapan yang digunakan di dalam bertransaksi wajib ditera, dengan Perda ini semakin jelas," kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut di Pekanbaru, Selasa.

Menurut Ingot Perda Retribusi Pelayanan Tera Ulang sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Kemudian dengan disahkannya Perda tersebut dinilai sebagai bentuk pembinaan dan pengawalan pemerintah kepada pengguna alat ukur kepala pelaku usaha, baik yang berada di pasar-pasar tradisional dan modern.

"Tera ulang bagian dari perlindungan konsumen, maka kita harus menjamin  masyarakat ketika berbelanja produk atau barang mendapatkan nilai yang sesuai dengan uang yang dikeluarkan jadi kuantitinya harus cukup," ujar Ingot.

Ingot juga menjelaskan, di dalam Perda Retribusi Pelayanan Tera ulang ini juga diatur mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan Perda tersebut.

"Sanksi ini juga termasuk poin yang cukup alot dibahas dengan tim Pansus karena disamping soal penegakan hukum juga ada nuansa persuasif ini harus memberi edukasi kepada masyarakat. Bagi yang melanggar dikenakan sanksi mulai dari administrasi hingga sanksi pidana karena ini juga menyangkut undang-undang," imbuhnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sigit Yuwono mengatakan Perda Retribusi Pelayanan Tera ulang sudah disahkan melalui Rapat paripurna ke 1 masa sidang ke II.

Pihaknya berharap ini bisa dijalankan dengan baik dan memberi kontribusi dan jaminan kepada masyarakat sebagai konsumen, bahwa produk yang dibeli sesuai dengan takaran dan nilai uang diberikan kepada pedagang.

Pemerintah harus ada target yang dicapai dalam penegakan perda tera ulang ini dan kontribusi, maka diminta OPD terkait seperti Disperindag  intens turun ke lapangan termasuk juga Satpol PP sebagai penegak.

"Jangan sudah disahkan tetapi tidak dijalankan karena ini sudah menghabiskan anggaran besar maka tunjukkan kepada kami Perda dijalankan dengan baik," tegas Sigit menutup.

    ***2***


Komentar Anda

Top