ANTARA Riau

logo
  • Home Rancangan Rencana Pembangunan Riau Akan Dibawa UNDP ke Kamboja untuk Dicontoh

Rancangan Rencana Pembangunan Riau Akan Dibawa UNDP ke Kamboja untuk Dicontoh

 Pekanbaru (Antarariau.com) - Ansye Sopacua Advisor UNDP  berencana membawa nasklah Rencana Aksi Daerah (RAD)-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Riau ke Kamboja pada Agustus 2018.

RAD-TPB Riau merupakan yang pertama di Indonesia dan bisa dicontoh oleh Kamboja, selain oleh daerah lain di Indonesia dalam memetakan beragam persoalan di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, kata Ansye Sopacua Advisor Badan PBB Urusan Program Pembangunan (UNDP, di Pekanbaru, Kamis.     
   
Rencana itu disampaikannya pada Peluncuran RAD-TPB/SDGs yang  189 pesertanya meliputi bupati, wali kota, bappeda, Bappenas/Setnas SDGs, perwakilan Tanoto Foundation, perguruan tinggi dan perwakilan nonpemerintah dan Tim Koordinasi Daerah TPB/SDGs.

Menurut dia, RAD-TPB itu akan dibawa ke Kamboja agar bisa menjadi contoh untuk percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan penduduk bagi negara di kawasan Asia Tenggara itu.

Sejak lima tahun terakhir, kata Ansye, Pemerintah Kamboja terus memacu pertumbuhan ekonomi negaranya yang juga mendapatkan pendampingan dari UNDP.

 "Kebetulan Riau merupakan provinsi pertama yang meluncurkan RAD-TPB/SDGs  itu, semua berkat kerja keras dan semangat Tim di Riau yang berniat melakukan perubahan," katanya.

Atas kerja keras daerah ini, katanya, maka UNDP yang memiliki jaringan yang luas itu memberikan pendampingan hingga tahun 2020, dan mendorong agar lebih mendapatkan perhatian dari Bappenas khususnya menyelesaikan hal-hal yang sulit, dan mencarikan investasi untuk dibawa ke Riau.

Oleh karena itu saya berharap Riau harus memiliki semangat yang tetap sama, dan pastikan RAD-TPB itu jadi acuan ke depan dan setiap tahun harus ada peningkatan perkembangannya serta evaluasi.

RAD-TPB/SDGs menjadi acuan yang sangat penting karena adanya perencanaan yang disiapkan daerah  untuk mencapai target 17 goal SDGs dengan planing yang jelas. Diantaranya bagaimana menurunkan angka kemiskinan, sanitasi lingkungan, pendidikan dan lainnya.

"Ini sudah harus dipetakan, dan siapa saja yang bekerja, baik pemerintah atau nonpemerintah seperti telah ditunjukkan oleh Dompet Duafa. Selain itu peran Pers sangat dibutuhkan untuk menyampaikan berbagai informasi bagi kelangsungan RAD-TPB/SDGs itu," katanya.   
   
Ketua Bappeda Riau, Rahmad Rahim mengatakan provinsi yang mengawali penyelesaian draft RAD-TPB/SDGs itu dengan daerah percontohan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Inderagiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan.

"Selain itu sembilankabupaten lainnya telah mengisi matrik rencana kerja pelaksanaan RAD-TPB/SDgs tahun 2017-2019 dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RAD-TPB/SDGs Riau," katanya.

Sementara itu penyusunan dokumen RAD-TPB/SDGs Provinsi Riau tahun 2017-2019 diamanatkan dalam pasal 15 Perpres No.59 tahun 2017 bahwa untuk pencapaian sasaran SDGs maka daerah bersama gubernur menyusun RAD bersama bupati dan walikota di wilayahnya masing-masing.

Ia menjelaskan bahwa RAD-TBP/SDGs ini merupakan dokumen rencana bersama atau akumulasi rencana kerja bersama antar pemda dan non pemerintah di Provinsi Riau dan kabupaten dan kota se-Riau.

"Keberadaan RAD-TPB/SDGs ini diharapkan tujuan pembangunan akan lebih fokus dan lebih detail berdasarkan potret persoalan pembangunan di tingkat kabupaten sehingga dapat dengan tepat pula dalam menemukan solusi," katanya. 


Komentar Anda

Top