ANTARA Riau

logo
  • Home Majelis Hakim Vonis 5,5 Tahun Penjara Terdakwa Korupsi Proyek Jembatan Di Inhil

Majelis Hakim Vonis 5,5 Tahun Penjara Terdakwa Korupsi Proyek Jembatan Di Inhil


Pekanbaru, (Antarariau.com) - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru menjatuhkan vonis lima tahun enam bulan penjara kepada Taufik dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan jembatan Sungai Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Putusan tersebut dibacakan majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Bambang Myanto dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaa vonis di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Senin sore.

"Mengadili, menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Taufiq dengan pidana penjara 5 tahun dan 6 bulan penjara," ujar majelis hakim Bambang Myanto, didampingi hakim anggota Toni Irfan dan Suryadi.

Selain pidana penjara, Taufik yang juga mantan Direktur Utama PT Ramadhan Raya selaku perusahaan penyedia barang dan jasa dalam pembangunan jembatan tahun jamak hingga menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp2 miliar tersebut dibebankan membayar denda Rp200 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Sementara itu, dalam persidangan yang sama namun dilakukan terpisah tersebut, majelis hakim turut menjatuhkan vonis bersalah kepada dua terdakwa lainnya.

Keduanya adalah Direktur PT Ramadhan Raya Herli Rani dan seorang pihak wiraswasta, Mifta. Dalam putusannya, Hakim Bambang Myanto menjatuhkan vonis lebih ringan yakni empat tahun enam bulan penjara kepada kedua terdakwa diatas.

Dalam amar putusan, Hakim menilai ketiga terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selain 4,5 tahun penjara, Herli Rani juga divonis membayar denda denda Rp200 juta atau subsider tiga bulan kurungan. Beda dengan Taufiq, Herli turut dikenakan hukuman membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp50 juta atau penjara selama 1 bulan.

Sementara terdakwa Mifta juga dijatuhi hukuman penjara selama 4,5 tahun dan denda Rp200 juta atau subsidair tiga bulan kurungan. Selain itu, ia juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara lebih besar, yakni Rp134.200.000.

"Uang pengganti itu dengan ketentuan, satu bulan setelah putusan inkrah dan terdakwa tak sanggup membayar, maka harta benda disita untuk mengganti kerugian. Bila tak ada harta, dapat diganti kurungan selama dua bulan," kata Bambang.

Atas putusan tersebut, ketiga terdakwa menyatakan pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, apakah banding atau tidak. Hal sama juga dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Teguh Prayogi.

"Saudara (terdakwa) punya waktu tujuh hari untuk pikir-pikir. Kalau lebih dari waktu ditentukan dan tidak mengajukan banding, berarti menerima (putusan)," ujar Bambang.

Sebelumnya, JPU menuntut ketiga terdakwa dengan hukuman berbeda. Terdakwa Mifta dituntut dengan pidana penjara selama lima tahun penjara, denda Rp200 juta atau subsider 6 bulan penjara.

Selain penjara dan denda, JPU juga menuntut Mifta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp134.200.000. Satu bulan setelah putusan inkrah, harta benda terdakwa disita untuk mengganti kerugian negara atau diganti dengan kurungan selama 1 tahun.

Sementara terdakwa Herli Rani dituntut dengan hukuman 6,5 tahun penjara dan Taufiq dengan penjara selama 7 tahun. Kedua terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti masing-masing Rp200 juta atau subsider 6 bulan penjara.

Berbeda dengan terdakwa Mifta, baik Herli Rani dan Taufiq tidak dibebankan membayar yang pengganti kerugian negara.

Perlu diketahui, proyek ini sendiri sebelumnya dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Indragiri Hilir melalui tahun jamak sejak 2011-2014.

Dalam pelaksanaannya, terjadi penyimpangan. Proyek tidak sesuai bestek sehingga menimbulkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp2,1 miliar.

Dalam perkara ini, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Inhil  kembali menetapkan 6 tersangka baru, selain tiga terdakwa diatas. Dua di antaranya, yaitu BS dan RD yang merupakan kontraktor dari PT Bonai Riau Jaya selaku rekanan pembangunan Jembatan Enok pada tahun 2012 dengan kerugian negara Rp1.887.306.309. Juga ada HF alias HD yang merupakan kontraktor yang meminjam perusahaan (PT Bona Riau Raya).

Sementara tiga lainnya antara lain yaitu, KR, ES dan MH, merupakan pegawai Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang ditetapkan sebagai tersangka pada proyek pembangunan Jembatan Enok tahun 2013.

Komentar Anda

Top