Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tetap mempertahankan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT "/>

ANTARA Riau

logo
  • Home Pemprov Riau Pilih Pertahankan Riau Airline, Kalau Dipailitkan Banyak Kerugian

Pemprov Riau Pilih Pertahankan Riau Airline, Kalau Dipailitkan Banyak Kerugian

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tetap mempertahankan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Riau Airlines (RAL), meski selama beroperasi sejak tahun 2003 tidak pernah memberi kontribusi bagi daerah.
         
"Kalau dibangkrutkan, enak perusahaan itu. Maka persoalan lain seperti tanggungjawab kepada investor, karyawan dan pihak lain akan lepas," terang Kepala Biro Administrasi dan Ekonomi Setdaprov Riau Syafrial di Pekanbaru, Jumat.
         
Dia mengatakan, pihaknya saat ini terus berupaya untuk menghidupkan kembali maskapai kebanggaan milik daerah tersebut, walau selalu dililit masalah akibat mengalami krisis finansial.
         
Untuk menghidupi kembali transportasi udara milik Riau itu, tidak ada jalan lain seperti melakukan tambah tenaga dan biaya karena persoalan membelit RAL tidak bisa serta merta diputuskan oleh satu pemegang saham yakni Pemrov Riau.
         
"Pak plt gubernur Riau akan berupaya lagi untuk lakukan pendekatan persuasif dan solusi itu yang kita inginkan. Karena jika dipailitkan, maka banyak pihak yang dirugikan terutama para pemegang saham," katanya.
         
Dalam telewicara secara langsung dari Pekanbaru dengan tim Kementerian Dalam Negeri terkait evaluasi APBD Riau tahun 2016 akhir tahun lalu, Pelaksana tugas Sekda Provinsi Riau M Yafiz berujar dua BUMD yakni RAL dan PT Riau Petroleum akan dibangkrutkan karena selama dua tahun tak beroperasi.
         
Seperti diketahui, pada 31 Desember 2013 Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan penolakan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Medan tanggal 12 Juli 2012 dengan menerima permohonan yang diajukan jajaran direksi maskapai itu berupa Peninjauan Kembali dan sekaligus mencabut status kepailitan.
         
Syafrial mengklaim, banyak pihak meminta agar Pemprov Riau tidak memberikan bantuan modal pada perusahaan tersebut termasuk DPRD Riau menolak untuk menyetujui pemberian bantuan modal kepada RAL.
         
"Mereka (DPRD Riau) meminta semuanya jelas terlebih dahulu. Kita akan sehatkan lagi, lalu diatur ulang manajemen baru dan bisa diberikan suntikan dana lagi," beber dia.
         
Pelaksana tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman saat ekspos refleksi tahun 2015 mengatakan, pihaknya telah dapatkan surat dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mau menggunakan pesawat RAL.
         
"Terkait RAL, kita sudah terima surat dari Indragiri Hilir. Tapi ini bertahap, ada permasalahan dengan beberapa badan usaha milik daerah terkait yang harus diselesaikan terlebih dahulu," kata dia.
         
Setelah itu, lanjut dia, baru masuk ke dalam soal menjalankan maskapai tersebut. Arsyadjuliandi mengklaim bahwa dinas perhubungan sudah persiapkan diri dan juga biro ekonomi.
         
"Sabar saja, karena kita melaksanakan ini harus dipersiapkan segala sesuatunya," imbuhnya.
 
 

Komentar Anda

Top