ANTARA Riau

logo
  • Home Dinilai Lamban, Bupati Siak Kritik Kinerja Disdik Dan Dinkes Setempat

Dinilai Lamban, Bupati Siak Kritik Kinerja Disdik Dan Dinkes Setempat

Siak (Antarariau.com) - Bupati Siak Syamsuar menyoroti kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkesan lamban dalam menyelesaikan rencana pembangunan infrastruktur dan kurang pro aktif dalam mencari dana bantuan.

Dalam hal ini Syamsuar mengkritik kinerja Dinas Pendidikan dan Kesehatan, karena lima pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang akan ditingkatkan menjadi rumah sakit Pratama untuk memperdekat pelayanan kesehatan dinilainya belum ada perkembangan.

"Saya sama sekali belum melihat adanya tahapan persiapan, program maupun progres yang dibuat instansi terkait sama sekali," kata Bupati Siak Syamsuar di Siak, Jumat.

Pernyataan itu disampaikannya pada kegiatan penyampaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Siak tahun 2018 di kantor bupati setempat.

Sedangkan kelima Puskesmas yang akan ditingkatkan menjadi rumah sakit Pratama itu berlokasi di kecamatan Kandis, Sungai Apit, Minas, Perawang, dan Kerinci Kanan.

Menurut Syamsuar, melihat kondisi keuangan seperti ini pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata dan peningkatan UKM ekonomi kreatif akan menjadi prioritas.

Selain itu juga bidang pendidikan, dinas bersangkutan harus memperhatikan masalah terkait sekolah dasar negeri kini mulai ditinggalkan setelah dibukanya sekolah swasta tingkat MI hingga kewalahan menyediakan bangku untuk menampung.

"Hal ini harus menjadi catatan, kenapa sampai terjadi demikian, apa kekurangan sekolah negeri sehingga orang tua berlomba memasukkan anaknya ke MI, kalau demikian, alamat kurang minatnya para orang tua memasukkan anaknya ke SD nantinya," tutur Syamsuar.

Sementara itu ia juga meminta OPD lainnya untuk melihat kondisi keuangan dan "pandai-pandai" mencari pemasukan, baik dengan menggenjot pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

"SKPD harus pro aktif mencari potensi sumber lain untuk meningkatkan PAD dan mengejar pembangunan melalui dana provinsi dan APBN maupun kerjasama dengan pihak swasta perusahaan baik dalam program CSR maupun pola mitra, jangan hanya berdiam diri dan menunggu anggaran daerah saja, kalau demikian alamat ketertinggalanlah kita dengan daerah lainnya," tegasnya.

Komentar Anda

Top