ANTARA Riau

logo
  • Home Gubri Akan Turun Tangan Selesaikan Sengketa Lima Desa Di Rohul

Gubri Akan Turun Tangan Selesaikan Sengketa Lima Desa Di Rohul

Pekanbaru (Antarariau.com) - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman (Andi) berjanji akan membantu fasilitasi penyelesaian sengketa tapal batas lima desa di Rokan Hulu yang sudah inkrah di Mahkamah Agung masuk kedalam wilayah Kabupaten Kampar oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

"Mau kita fasilitasi segera soal tapal batas tersebut" kata Andi usai memimpin Rapat Koordinasi Gubernur Riau dengan bupati/walikota 2017 di Pekanbaru, Selasa.

Ia bahkan menyatakan untuk proses fasilitasi penyelesaian tapal batas lima desa yakni Desa Tanah Datar,  Intan Jaya,  Muara Intan,  Rimba Jaya dan  Rimba Makmur yang sebelumnya berada di Kabupaten Rokan Hulu ditetapkan masuk kedalam wilayah Kabupaten Kampar sudah dijadwalkan pada triwulan tiga dan empat tahun ini.

Andi berharap semua pihak agar bersabar dan tunduk kepada aturan dan keputusan yang berlaku.

"Tentu kita akan ikuti aturan dan keputusan yang lebih tinggi dalam penerapannya, " ujar Andi.

Bahkan Andi tidak menyangkal saat ditanyai bahwa inkrah MA sudah menentukan lima desa masuk Kampar,  menurut dia lagi jika memang aturan dan keputusan itu sudah ditetapkan maka semua harus tunduk.

"Kalau itu keputusan yang harus menjadi aturan yang harus kita ikuti ya ikut, " tegasnya.

Sementara  itu Asisten Deputi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Kemenkopolhukam RI Bambang Sugeng membenarkan dalam proses penetapan tapal batas semua sudah sesuai prosedur.

"Itu saya kira tahapannya sudah diikuti semuanya tidak boleh melanggar hukum,  apalagi  Rohul dan Kampar masih wilayah Indonesia tidak meski ada ribut-ribut," ujarnya.

Ia hanya berharap dengan dipatuhinya semua keputusan hukum tapal batas ini masing-masing daerah bisa berjalan administrasi daerahnya dengan aman dan  membangun.

"Mau apa lagi kan MA sudah keluar mari patuhi agar kita sama-sama bisa membangun dan melaksanakan Pilpres dengan aman dan damai, " ajaknya.

Ia juga tidak lupa meminta tim kabupaten melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tapal batas yang tidak perlu dipolemikkan.

Pantauan antara pada rakor Gubernur dengan bupati/walikota se Riau,  diskusi dan tanya jawab terkait tapal batas wilayah setempat masih menjadi topik yang hangat karena masing-masing kepala daerah mengeluhkan kendala itu membuat tidak jelasnya administrasi dan sistem pemerintahan di tingkat desa.

Misalkan yang dikemukakan Bupati Kampar  Azis masalah lima desa yang dipindah masuk ke Kabupaten Kampar kini masih belum tuntas.  Ia berharap agar ada fasilitasi gubernur agar kepala daerah dua wilayah tidak saling klaim lagi.  

Apalagi sebutnya sejauh ini lima desa masih membuat laporan administrasi kependudukan yang sama.

"Sehingga terjadi dua pembiayaan dan anggaran yang sama pada masing-masing kabupaten, dimana Rohul juga membentuk RT/RW demikian juga dengan Kampar,  ini pemborosan, " ujar Mursini mencontohkan. (ADV)


Komentar Anda

Top