ANTARA Riau

logo
  • Home Pengamat Hukum Internasional Harapkan Adanya Intervensi PBB Dalam Tragedi Rohingya

Pengamat Hukum Internasional Harapkan Adanya Intervensi PBB Dalam Tragedi Rohingya

Pekanbaru (Antarariau.com) - Pengamat Hukum Internasional UNRI Dr Evi Deliana HZ LLM meminta Pemerintah RI untuk mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menegur Myanmar atas kasus kekerasan pada etnis Rohingya.

"Walaupun RI bukan anggota tetap Dewan Keamanan  PBB, desakan demikian  tersebut perlu terus disuarakan, sebagai bentuk kepedulian kemanusian agar tragedi kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar bisa diatasi," kata Evi Deliana di Pekanbaru, Selasa.

Menurut dia, selain memberikan teguran lebih tegas pada Myanmar, PBB juga perlu memberikan perhatian yang lebih serius lagi agar etnis Rohingya mendapatkan keadilan.

Keadilan dibutuhkan warga Muslim Rohingnya, agar kesengsaraan yang belasan tahunan mereka derita itu segera berakhir, bahkan Indonesia juga perlu menggalang suara dari negara-negara ASEAN.

"Pemerintah RI juga perlu menggalang kekuatan untuk mencari solusi bersama, hanya untuk menyangkut urusan kemanusian itu. Memang dalam Piagam ASEAN memuat aturan disepakati bahwa antar negara ASEAN tidak boleh saling intervensi dengan  urusan dalam negeri masing-masing negara di ASEAN yang dinilai sangat sensitif," katanya.

Namun demikian untuk contoh kasus etnis Rohingya, katanya lagi,  akan memberikan pengaruh terhadap stabilitas negara yang bersangkutan terkait banyaknya pendatang ilegal karena tidak memiliki surat-surat ijin  masuk ke suatu negara.

Ia menekankan Pemerintah RI memang harus terus menerus mengingatkan pemerintah Myanmar  dalam konteks persahabatan ASEAN tentunya.

Disamping itu, Pemerintah Indonesia katanya, juga perlu memberikan perhatian atau memberi akses pada pengungsi Rohingya misalnya menyediakan Pulau Galang bagi penampungan sementara untuk pengungsi Rohingya. Dan bersama UNHCR  PBB, katanya, etnis Rohinggya bisa diberiakan status pengungsi.

Ia memandang bahwa tragedi etnis Rohingya dipicu dengan berbagai persoalan yang kompleks, agama, politik dan ekonomi terkait SDA di Myanmar yang sangat potensial direncanakan untuk dikembangkan bersama dengan Cina.

Terkait tuduhan masyarakat internasional atas telah terjadinya kasus pembunuhan massal (genocide), Evi menyebutkan  belum ditemukan berdasarkan Pendapat Dubes Myanmar untuk Indonesia, menyatakan bahwa belum ditemukan bukti adanya pembunuhan itu namun demikian pengusiran masih tetap terjadi.

"Sudah tepat jika PBB menurunkan tim untuk melakukan penelitian atas kasus genocide itu, diharapkan persoalan di Myanmar bisa diselesaikan dengan baik ,"katanya. 

Komentar Anda

Top