ANTARA Riau

logo
  • Home Pemkab Meranti Harapkan Solusi Pemasaran Sagu Dari Pemerintah Pusat

Pemkab Meranti Harapkan Solusi Pemasaran Sagu Dari Pemerintah Pusat

Selatpanjang (Antarariau.com) - Bupati Kepulauan Meranti  Irwan  meminta pemerintah pusat membantu pemasaran sagu petani agar terhindar dari sistem ijon oleh tengkulak.

"Kami berharap kepada Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Riau Abdul Ghafar Usman dan Maimanah Umar agar bisa menjembatani ini ke pemerintah pusat, " kata Bupati Kepulauan Meranti  Irwan  di Selatpanjang,  Rabu.

Irwan menjelaskan Meranti sebagai salah satu daerah yang memproduksi Sagu terbesar di Indonesia, belum bisa memberikan manfaat besar terhadap kesejahteraan masyarakat karena hasil yang dibawa ke Cirebon tidak dibayar tunai melainkan harus menunggu enam hingga tujuh bulan setelah semuanya terjual.

"Tunda bayar ini menyebabkan para petani di Meranti terjerat ijon," kata dia.

Menurut dia para petani Sagu mau tak mau harus menjual hasil sagunya kepada pengusaha Tiong Hoa yang ada di Cirebon. Karena jika tidak produksi Meranti yang cukup besar tidak ada yang membeli.    

Untuk itu ia berharap  para angota DPD RI utusan Riau untuk menjembatani kepada Kementerian Perdagangan agar memberikan solusi dengan cara menugaskan Badan Urusan Logistik (Bulog)  mau membeli produksi Sagu Meranti yang jumlahnya berlimpah.

"Produksi Sagu Meranti saat ini sangat banyak mencapai 200 ribu ton per tahun," tambahnya.

Selain mendapat pemasaran yang terjamin,  diharapkan bantuan ini kedepan juga akan memberikan harga yang bagus bagi petani. Sehingga produksi masyarakat Meranti dapat terbantu. Ini potensi yang sangat baik dalam upaya mengembangkan ekonomi  kalau pemerintah mau campur tangan dalam hal tata kelola.

"Jika tidak nasip mereka akan terus berakhir ditangan rentenir yang hanya mengambil keuntungan besar sementara masyarakat tidak mendapat apa-apa," tuturnya.

Irwan menambahkan Kepulauan Meranti kini menyandang status sebagai Kabupaten paling miskin di Provinsi Riau dengan tingkat kemiskinan masyarakat mencapai 30 persen. Hal itu semakin parah sejak dilakukannya pengetatan barang masuk (Import) dan keluar (ekspor) ke Malaysia khususnya Batu Pahat.

"Sehingga turut memicu semakin meningkatnya angka kemiskinan masyarakat yang berada di pulau-pulau Kabupaten Meranti," katanya.


Komentar Anda

Top