Pekanbaru (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau mengakui meski panjang garis pantai yang terbentang dari Kabupaten Rokan Hilir sampai ke "/>

ANTARA Riau

logo
  • Home Pengelolaan Daerah Pesisir Belum Optimal, Begini Kata Sekda Riau

Pengelolaan Daerah Pesisir Belum Optimal, Begini Kata Sekda Riau

Pekanbaru (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau mengakui meski panjang garis pantai yang terbentang dari Kabupaten Rokan Hilir sampai ke Indragiri Hilir sangat luas mencapai 2.078,15 kilometer, namun produksi perikanan masih sangat minim hanya 102 ribu ton per tahunnya.

        

Sekretaris Provinsi Riau Ahmad Hijazi di Pekanbaru, Senin menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna digedung DPRD Riau dengan agenda penyampaian pendapat kepala daerah terhadap Raperda prakarsa DPRD Riau tentang pemberdayaan dan perlindungan nelayan dan pembudidayaan ikan di Riau

    

"Berdasarkan data statistik, potensi perikanan budidaya di Provinsi Riau memiliki luas lahan yang mencapai 143.008 hektare, yang terdiri dari potensi budidaya air tawar seluas 42.557 Ha, budidaya air payau 37.399 Ha dan air laut mencapai 63.052 Ha. Akan tetapi pemanfaatannya masih belum optimal," kata Sekda.

        

Dengan Ranperda tersebut, pihaknya menilai bahwa pengelolaan perikanan sangat bergantung pada sumberdaya Ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh nelayan dan pembudidaya ikan. Sementara, permasalahan yang dihadapi Nelayan, antara lain ancaman ketersediaan bahan bakar minyak, pencurian ikan, penangkapan ikan berlebih (overfishing), perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. 

    

"Masalah krusial yang dihadapi pembudidaya ikan, terutama terletak pada jaminan terhadap bebas penyakit, bebas cemaran, ketersediaan induk, benih, dan pakan yang terjangkau. Secara faktual Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Riau mayoritas miskin, serta prasarana, sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas," ujarnya.

        

Dikatakannya pula, tentu akan berdampak langsung kepada nelayan dan pembudidaya ikan yang sangat menggantungkan hidupnya dari usaha perikanan.

        

Menurutnya, nelayan dan pembudidaya ikan memerlukan perlindungan dan pemberdayaan baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Agar upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan di Provinsi Riau mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

          

"Perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan bisa dilakukan dengan memberikan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan serta pembudidaya ikan," harapnya.

        

Kata Sekda pula, bentuk perlindungan untuk nelayan dan pembudidaya ikan bisa berupa asuransi nelayan dan pembudidaya ikan. Nelayan dan pembudidaya ikan harus mempunyai identitas diri berupa kartu nelayan dan kartu pembudidaya ikan.     

      

Pemberdayaan berupa bantuan sarana dan prasarana untuk nelayan dan pembudidaya ikan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

    

"Dalam pengelolaan kawasan, masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan melakukan usaha yang berkelanjutan, serta menerapkan teknologi yang dianjurkan," sebutnya.

          

"Kami mengharapkan agar Ranperda inisiatif ini nantinya dapat dibahas bersama-sama dan pada akhirnya dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah," sambungnya pula. 


Komentar Anda

Top