ANTARA Riau

logo
  • Home Deputi BPJS Kesehatan Klaim Persalinan Bedah Cesar Riau Terus Meningkat

Deputi BPJS Kesehatan Klaim Persalinan Bedah Cesar Riau Terus Meningkat

Pekanbaru (Antarariau.com) - BPJS Kesehatan Kedeputian Sumbagteng menyebutkan persalinan yang dilayani dengan bedah cesar di Provinsi Riau hingga periode September 2017 mencapai 12.856 kasus.

"Menjelang Oktober-Desember 2017 kasus ini  diperkirakan akan mengalami peningkatan, apalagi merujuk pada tahun sebelumnya yang juga terus mengalami peningkatan," kata Deputi BPJS Kesehatan Siswandi di Pekanbaru, Selasa.

Menurut Siswandi didamping Asisten Departemen Bidang Monev BPJS Kesehatan Kedeputian Sumbagteng, Andi Ashari, persalinan bedah sesar tahun 2014 tercatat sebanyak 8.612 kasus, tahun 2015 sebanyak 12.501 kasus, tahun 2016 sebanyak 14.600 kasus.

Ia mengatakan, tinggi pelayanan persalinan dengan bedah cesar yang turut mendorong terjadinya defisit pembiayaan BPJS Kesehatan itu maka pertengahan tahun 2017, BPJS Kesehatan bersama IDI Provinsi Riau, POGI Riau dan PERSI Pekanbaru, serta perhimpunan dokter spesialis Obgin, melakukan pertemuan untuk membahas diagnosis dan tindakan pada kasus tertentu yang meningkat secara signifikan  di RS Riau.

Baca jugaWow... Defisit Pembiayaan Kesehatan Riau 2017 Mencapai Rp386 Miliar

"Dalam pertemuan tersebut terungkap dari 10 kasus menonjol diantaranya kasus bedah cesar cukup tinggi sehingga ditetapkan sejumlah kesepakatan, yakni pertama mengumpulkan para bidan untuk menggali prosedur ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya dengan Bidan," katanya.

Ibu hamil dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu harus berdasarkan pemeriksaan antenatal care (ANC) adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil, hingga mampu menghadapi persalinan.

Diakhir kehamilan, katanya, bidan mendeteksi sang ibu apakah kehamilannya dalam keadaan normal atau dalam kondisi penyulit. Jika dalam kondisi penyulit maka baru bisa dirujuk ke RS untuk dilakukan bedah cesar. Tapi tentunya tidak semua persalinan dilakukan operasi.

Karena itu, pada kesepakatan kedua yang diambil adalah menyampaikan pada Bidan agar mereka berhati-hati dalam merujuk pasien ibu hamil melahirkan ke RS dan jangan sampai muncul berbagai tindakan kecurangan.

"Kini memang untuk kasus kecurangan persalinan belum bisa ditemukan karena membutuhkan  pembuktian. Namun untuk kasus ini tetap dilakukan pengawasan," katanya.

Jika berdasarkan bukti dan ditemukan terjadi praktik kecurangan, katanya, RS terkait akan mendapatkan peringatan pertama, kedua dan ketiga. Jika masih "membandel"  maka pemutusan kerjasama dengan RS terkait sebagai mitra BPJS Kesehatan bisa dilakukan. Sebab dokter yang menangani bedah cesar bekerja untuk RS dan tetnunya BPJS Kesehatan mebuat kontrak kerja sama dengan RS bukan dengan dokter terkait.

Oleh karena itu dalam praktik kecurangan dilakukan oleh oknum dokter itu, maka  manajemen RS bisa mengambil tindakan kepada dokter yang bersangkutan memberikan teguran dan kebijakan lainnya.

Sementara itu, jika RS tersebut masih mengajukan untuk bekerjasama kembali dengan BPJS Kesehatan maka kepada RS itu akan diberikan tengggang waktu setahun untuk melakukan pembenahan.

BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumbagteng merekap ratio klaim pembiayaan BPJS Kesehatan pada periode Januari-September 2017 mencapai 159 persen, sedangkan ratio pembiayaan nasional mencapai 114 persen.

Pada tahun 2016 ratio pembiayaan BPJS Kesehatan Kedeputian Sumbagteng mencapai 141 persen. Artinya Riau mengalami defisit pembiayaan yang lebih tinggi pada tahun 2016 dan 2017 dari nasional.

"Untuk menekan defisit pembiyaan tersebut perlu diupayakan mempercepat pengendalian biaya yang bersumber dari iuran kepesertaan mandiri, dan badan usaha agar pembiayaan JKN-KIS dan iuran yang diterima minimal menjadi sama," katanya. 

Komentar Anda

Top