ANTARA Riau

logo
  • Home Walhi Ingatkan Kewajiban Melindungi Gambut Oleh Korporasi

Walhi Ingatkan Kewajiban Melindungi Gambut Oleh Korporasi

Pekanbaru (Antarariau.com) - Walhi Provinsi Riau mengimbau setiap korporasi usaha industri pembuatan kertas berbahan baku kayu setempat diwajibkan untuk melakukan penataan fungsi gambut.

"Kebijakan ini berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri yang mempertegas perbaikan tata kelola dan perlindungan gambut," kata Deputi Direktur Walhi Sumsel Tubagus Soleh Ahmadi dalam keterangannya di Pekanbaru, Rabu.

Hal itu disampaikannya terkait PTUN yang memenangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melindungi hutan gambut khususnya di Riau sehingga setiap korporasi diwajibkan untuk melakukan revisi Rencana Kerja Umum (RKU).

Menurut dia, merujuk kemenangan Kemen-LH, masyarakat sipil se-Sumatera mendukung restorasi gambut dan penetapan fungsi lindung gambut pada konsesi korporasi. Penetapan gambut dalam dan areal bekas terbakar sebagai fungsi lindung adalah upaya perbaikan tata kelola gambut.

Ia mengatakan, dengan direvisinya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 menjadi PP No. 57 Tahun 2016 tentang pengelolaan dan perlindungan gambut menunjukan niatan baik dari pemerintah untuk melindungi gambut dan mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut tidak terulang kembali terutama di dalam konsesi perusahaan.

"Aturan KLHK tersebut menyebutkan bahwa gambut dalam bagian dari kesatuan hidrologis gambut yang ditetapkan sebagai fungsi lindung sehingga harus dijadikan fungsi lindung meskipun berada di dalam konsesi korporasi HTI," katanya.      

Korporasi HTI, katanya, sesuai revisi PP tersebut diberikan untuk memanen satu kali daur dan setelahnya dijadikan fungsi lindung sesuai peta KHG.

Masyarakat Riau, katanya, apalagi yang bertahun-tahun menjadi korban asap akibat kebakaran hutan dan lahan gambut mendukung lahirnya peraturan yang melindungi gambut ini sehingga setiap korporasi diwajibkan untuk melakukan penataan fungsi gambut.

Akan tetapi, Walhi menilai PT RAPP justru tidak mau merevisi RKU sehingga KLHK mencabut persetujuan RKU PT RAPP. Sebaliknya PT RAPP melakukan perlawanan dengan menggugat ke PTUN atas keputusan KLHK tersebut, meskipun sebelumnya telah diberikan waktu tambahan untuk melakukan revisi RKU.

"Apa yang dilakukan RAPP adalah pembangkangan terhadap regulasi Pemerintah Indonesia dan tidak berkomitmen untuk melindungi gambut dari kebakaran hutan dan lahan," kata Made Ali, Wakil Koordinator Jikalahari.

Oleh karena itu, kami meminta Hakim PTUN memberikan putusan yang pro terhadap keberlanjutan dan kelestarian gambut, tidak hanya mementingkan investasi.

Selain pembangkangan terhadap regulasi perlindungan gambut, Jikalahari juga mencatat bahwa PT RAPP terus melakukan penebangan hutan alam dan membuka kanal di lahan gambut, khususnya di Pulau Padang pada akhir 2016 dan masih terjadi kebakaran di areal konsesi PT RAPP.

"Walhi telah melaporkan kebakaran yang terjadi di konsesi RAPP ke Polda Riau, KLHK dan BRG," katanya. 


Komentar Anda

Top