ANTARA Riau

logo
  • Home Minyak Dunia Naik, Saatnya Riau Revisi PBBKB

Minyak Dunia Naik, Saatnya Riau Revisi PBBKB

Pekanbaru, (Antarariau.com) -  Harga minyak mentah dunia atau "International Crude oil Price (ICP) tahun 2018 terus menunjukkan kenaikan hingga menembus US$61 per barel, ini angin segar bagi Dana Bagi Hasil (DBH) Riau, tetapi juga petaka buat harga Bahan Bakar Khusus atau non subsidi setempat karena pajak yang tinggi.

"ICP atau harga minyak mentah dunia  naik dari asumsi APBN tahun ini US$48 per barel menjadi US$61 per barel atau sekitar US$13," kata Pengamat Ekonomi Universitas Riau Dahlan Tampubolon di Pekanbaru, Sabtu.

Kenaikan ini sebut Dahlan otomatis akan menyesuaikan harga Bahan Bakar Khusus seperti Pertalite, Pertamax, Dex dan sebagainya. Sehingga khusus wilayah seperti Riau yang mematok besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tinggi yakni 10 persen jelas akan mencekik kalangan menengah ke bawah pengguna  Pertalite yang jadi pilihan alternatif selain premium.

Oleh sebab itu Dahlan menganalisa melihat trend kenaikan harga minyak mentah dunia saat ini, dan diperkirakan akan bertahan hingga akhir tahun 2018. Maka Provinsi Riau sudah perlu segera melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) PBBKB yang selama ini berlaku tidak pernah berubah sejak 2012.

Menurut Dahlan dengan dikuranginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBBKB bukan lantas akan mengurangi penerimaan Riau. justru di satu sisi Dana Bagi Hasil Minyak dan gas wilayah itu sudah bertambah sejak adanya kenaikan harga minyak dunia dari asumsi APBN tahun ini US$ 48 per barel menjadi US$61 per barel atau sekitar US$13.

"ICP naik dari asumsi US$48 menjadi  US$61 atau sekitar US$13, transfer ke daerah akan naik sekitar Rp14,5 triliun hingga Rp16,5 triliun, " urainya.

Ia menjelaskan perhitungan ini jelas tergambar berdasarkan asumsi dasar ekonomi Indonesia pada APBN 2018 dimana dipatok pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, tingkat inflasi sebesar 3,5 persen, nilai tukar rupiah (kurs) sebesar Rp13.400 per dolar Amerika,  harga minyak mentah  US$48  per barel, sedangkan lifting minyak 800 ribu barel per hari (bph) dan lifting gas sebesar 1,2 juta bph setara minyak.

"Jadi sudah tidak ada alasan lagi menunda revisi PBBKB di Riau, dan menurunkan dari angka 10 persen saat ini, " imbuhnya.

Sementara itu sebelumnya diberitakan Anggota Badan Musyawarah DPRD Riau, Yusuf Sikumbang di Pekanbaru mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan dampak negatif atau positif penurunan pajak BBM non subsidi.     
   
"Kami akan kaji apa dampaknya terhadap pendapatan daerah. Kami mesti tanyakan juga ke Badan Pendapatan Daerah. Untuk itu akan dibentuk pansusnya, pekan depan paripurna akan digelar," kata Yusuf Sikumbang.

Politisi PKB Riau ini mengasumsikan, hitungannya dengan pajak sebesar 10 persen bisa didapatkan pendapatan sebesar Rp100 miliar. Namun jika dikurangi menjadi lima persen maka besar kemungkinan pendapatan menurun menjadi Rp50 miliar.

Sementara Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby mengatakan mekanisme revisi perda pajak tersebut bisa digesa, dan hanya memakan waktu paling lama dua bulan.

"Ini kan hanya merevisi satu ayat dengan mengganti dari pajak 10 persen menjadi, paling tinggi 10 persen. Sehingga kita bisa mematok pajak dibawahnya. Paling lama itu dua bulan, karena ini kepentingan masyarakat makanya diprioritaskanlah," sebut Suhardiman yang juga merupakan Anggota Banmus DPRD Riau.

    
***1***


Komentar Anda

Top