Pekanbaru, (Antarariau.com) - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah, konsekuensinya memang berdampak terhadap penurunan berbagai bentuk pemasukan keuangan bagi daerah dan nasional pada umumnya.
Kendati demikian, untuk menghadapi konsekuensi itu, Pemerintah pun mengeluarkan paket ekonomi untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, di antaranya kebijakan memberikan bebas visa bagi wisman dari 45 negara.
Kebijakan itu tentu akan memicu lonjakan wisatawan. Lalu, bagaimana kesiapan daerah destinasi (daerah tujuan) pariwisata dalam menghadang kebijakan pemerintah tersebut?
Wakil Ketua Umum Bidang Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah dan Kerja Sama Internasional Kadin Riau Dr. Viator Butar Butar berpendapat bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang bagus untuk meransang kedatangan wisman.
"Akan tetapi, kebijakan tersebut harus diimbangi dengan promosi wisata yang melibatkan pemerintah daerah, khususnya para operator wisata," kata Viator.
Menurut Viator, pelibatan operator wisata harus lebih banyak, khususnya dalam pengambilan kebijakan dan perumusan strategi pengembangan wisata. Pasalnya, operator pariwisata adalah orang pertama yang memiliki aktivitas rutin. Mereka juga langsung bersentuhan dengan kegiatan pariwisata, melayani, dan mendapatkan berbagai keluhan dan masukan dari wisatawan.
"Oleh karena itu, pelibatan swasta dalam perumusan kebijakan serta promosi wisata sangat dibutuhkan. Meski demikian, pengembangan pariwisata juga harus didukung oleh peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata tersebut," katanya.
Menurut dia, yang perlu diperhatikan pemerintah bahwa kebijakan bebas visa tersebut bukan semata menjaga rupiah, melainkan untuk peningkatan devisa nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, harus diingat bahwa wisatawan dari negara-negara yang menjadi target kunjungan, bukan hanya berasal dari negara pemilik dolar AS semata.
Pada kesempatan sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau H. Said Syarifuddin mengatakan untuk mendukung kebijakan paket ekonomi pemerintah tersebut.
Riau dalam rapat teknis, 23--24 Maret 2015, diikuti 12 kabupaten dan kota se-Riau, memasang target 75.000 wisatawan berkunjung ke Riau pada tahun 2019.
Target sebesar itu, kata dia, muncul setelah menghimpuan berbagai masukan dari pemerintah kabupaten dan kota se-Riau. Di samping itu, menyebarluaskan informasi berbagai kawasan pariwisata yang menjadi unggulan dan daya tarik di daerah mereka masing-masing.
"Target kunjungan sebesar itu diyakini bisa tercapai jika didukung, antara lain rencana pembangunan 16 destinasi objek wisata pada masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Riau," katanya.
Program pengembangan daerah tujuan wisata tersebut sekaligus diharapkan mampu mengangkat perekonomian kerakyatan sebagai efek ganda (multiflier effect) pariwisata.
Sejak beberapa tahun terakhir, kata dia, Riau sudah mengembangkan sejumlah kawasan pariwisata unggulan dan dilanjutkan pada tahun 2015, seperti Pulau Rupat di Kabupaten Dumai, Bono di Kabupaten Pelalawan dan Pulau Jemur di Kabupaten Rokan Hilir, serta Desa Belimbing di Kabupaten Kampar dan lainnya.
"Kini, Pemerintah provinsi Riau bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota se-Riau terus menggiatkan penyusunan berbagai program kegiatan perekonomian kerakyatan di daerahnya masing-masing," katanya.
Bersambung Hal 2...
Geliat Riau Hadapi Era Bebas Visa
